Advokat news I Kabupaten Sukabumi
– Kedatangan wartawan yang tergabung di Tim Jorelat dalam rangka beraudiensi dengan Pimpinan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi di ruang rapat, Senin, (03/10/2022) Siang. Dalam pertemuan tersebut Kadis Pertanian Tuti Harahap di dampingi Sekdis H. Denis Eriska serta Kabid Prasarana Gilar.
acara audensi di hadiri oleh 13 media di wilayah Utara Sukabumi berkunjung ke Dinas Pertanian dipimpin Ketua N. Setiawan.
Usai pertemuan, Setiawan menyampaikan ia bersama rekan-rekan berdiskusi mengenai kinerja Dinas Pertanian tahun ini yang meninggalkan beberapa catatan sebagai bahan evaluasi dan meminta ketransparanan dari Dinas Pertanian.
Sementara itu di lanjutkan oleh Arif. Usai audien mengatakan, Pada prinsipnya setiap SKPD seharusnya merealisasikan Reformasi Birokrasi, Seperti Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, dalam konteks Transparansi, kita mempertanyakan kenapa RENJA (Rencana Kerja) Tahun Anggaran 2022 tidak ada di Website Resmi Dinas Pertanian, Karena bagaimana pun juga ketika website resmi sukabumikab.go.id di akses dan saya mengklik SKPD Pertanian, ternyata tidak transparan. Coba setiap user dilihat, di dalam isi konten itu harusnya dimuat Juga RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Pertanian tahun 2022-2027. Akan tetapi tidak ada, sedangkan Renstra Tahun 2016-2021 didalam website resminya ada, akan tetapi tidak dapat didownload.
Bagaimana masyarakat/publik dapat melakukan kontrol sosial ,Itu hak publik yang memang seharusnya diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Sukabumi khususnya SKPD Pertanian. Bagaimana akuntabilitas terhadap masyarakat, Tuturnya.
Ia menambahkan, dalam Transparansi akses papan informasi pagu Proyek, menurut saya kenapa tidak dicantumkan volume? Misalnya Panjang, lebar, dan Tinggi Kenapa kalah dengan Pagu Proyek papan informasi Desa. Mereka memuat Volume setiap ada proyek pekerjaan fisiknya, masa Dinas Teknis kalah dengan Pemdes.
“Jadi, kalau tidak dicantumkan volume pekerjaannya, lalu bagaimana masyarakat/publik dapat melakukan sosial kontrol.
Bagaimana prinsip Reformasi Birokrasi itu dimanifestasikan Selain itu, apakah tidak dilakukan sosial kontrol oleh DPRD. Secara Tupoksi mereka memiliki Fungsi Kontroling, katanya mereka wakil rakyat, seharusnya ketika ada hak publik mengenai Informasi program yang tidak lengkap seharusnya mereka menegur secara lisan maupun tulisan kepada Dinas Pertanian.”
