
KARAWANG.ADVOKATNEWS.COM– Pelaksanaan proyek pelebaran jalan di Desa Pasirkamuning, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam. Pekerjaan fisik yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026 senilai Rp286.676.000 tersebut diduga berjalan tanpa mencantumkan Nomor Surat Perintah Kerja (SPK) pada papan informasi proyek.
Berdasarkan pantauan di lokasi, papan informasi yang terpasang hanya mencantumkan nama kegiatan, nilai kontrak, sumber dana, serta nama kontraktor pelaksana yakni CV Nusantara Digdaya. Ketiadaan nomor SPK serta tanggal kontrak memicu dugaan bahwa proyek tersebut dikerjakan mendahului prosedur administrasi atau “curi start”, sekaligus mencederai prinsip keterbukaan informasi publik.
Pekerja Rentan Kecelakaan Tanpa APD Selain persoalan administrasi papan proyek, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan juga tampak terabaikan. Seluruh regu pekerja terlihat beraktivitas tanpa mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti helm keselamatan, rompi reflektif, maupun sepatu pelindung.
Kondisi ini membuat para pekerja sangat rentan mengalami kecelakaan kerja di area proyek yang bersinggungan langsung dengan aktivitas warga.Salah seorang pekerja di lokasi mengaku bahwa pihak pelaksana maupun mandor memang tidak menyediakan perlengkapan keselamatan kerja sejak awal pekerjaan dimulai.
“Pihak mandor tidak menyediakan alat pelindung diri. Intinya kami bekerja yang penting pembayarannya lancar. Kalau soal siapa pengawas dinas dan siapa pemborongnya, mohon maaf kami tidak tahu,” ujarnya saat ditemui di lokasi proyek, meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Desakan Sidak PPK dan BPK Mengedepankan asas praduga tidak bersalah, kondisi proyek yang dibiayai uang rakyat ini dinilai memerlukan pengawasan ketat. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada dinas terkait serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memeriksa kesesuaian spesifikasi fisik dan mengaudit pos anggaran K3 atau pengadaan APD.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran administrasi maupun pengurangan spesifikasi, instansi berwenang diharapkan menjatuhkan sanksi tegas berupa penangguhan (pending) pembayaran demi menyelamatkan keuangan daerah.(U.TLY.red)