KARAWANG.ADVOKATNEWS.COM— Realisasi alokasi 20 persen Dana Desa (DD) untuk Program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani di Desa Rawagempol Wetan, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menuai sorotan tajam. Total anggaran sebesar Rp675.966.400 yang dikucurkan selama tiga tahun berturut-turut (2022–2023 dan 2024) dinilai minim transparansi dan belum terlihat wujud fisiknya secara jelas di lapangan.
Berdasarkan data alokasi anggaran, dana ratusan juta rupiah tersebut terbagi dalam beberapa pos kegiatan utama.Tahun 2022 Untuk Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi, pengolahan pertanian, dan penggilingan padi/jagung) senilai Rp241.075.000.
Tahun 2023 untuk Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (lumbung desa dan fasilitas penunjang) dalam dua tahap masing-masing Rp209.891.400 dan Rp60.000.000.
Tahun 2024 untuk Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi, pengolahan peternakan, dan kandang) yang dicairkan dalam tiga tahap, masing-masing sebesar Rp55.000.000.
Hingga kini, publik mempertanyakan kejelasan realisasi di tingkat warga. Belum ada informasi terbuka mengenai jenis budidaya ternak yang dijalankan, jumlah kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM), besaran bantuan per kelompok, hingga lokasi pasti kandang maupun kolam yang dibiayai oleh anggaran tersebut.
Saat dikonfirmasi terkait transparansi realisasi dan kelengkapan administrasi program tersebut, Kepala Desa Rawagempol Wetan, Udin, belum memberikan keterangan rinci. Melalui pesan suara (voice note) WhatsApp, ia beralasan bahwa berkas kegiatan masih dicari oleh Sekretaris Desa (Sekdes) karena dirinya sedang berada di area persawahan.
Mengingat besarnya anggaran program Ketahanan Pangan yang didanai Uang Rakyat Hingga mencapai hampir Rp700 juta, Nyaris tidak Jelas peruntukannya senantiasa dijadikan Atensi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit investigatif dan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Rawagempol Wetan. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau kerugian negara, Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan bertindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tim redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak BPK dan APH setempat untuk mendapatkan keterangan resmi lebih lanjut.(U.TLY.red)
