KARAWANG.ADVOKATNEWS.COM — Realisasi alokasi 20 persen Dana Desa (DD) untuk Program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani di Desa Rawagempol Wetan, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam. Total anggaran mencapai Rp675.966.400 selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024) dinilai minim transparansi karena belum terlihat wujud fisiknya secara jelas di lapangan.
Berdasarkan data alokasi anggaran, dana ratusan juta rupiah tersebut terbagi dalam beberapa pos kegiatan utama:
Tahun 2022: Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi, pengolahan pertanian, serta penggilingan padi/jagung) senilai Rp241.075.000.
Tahun 2023: Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa dan fasilitas penunjang) yang dicairkan dalam dua tahap senilai Rp209.891.400 dan Rp60.000.000.
Tahun 2024: Peningkatan produksi peternakan (alat produksi, pengolahan, dan pembangunan kandang) dalam tiga tahap pencairan yang masing-masing bernilai Rp55.000.000.
Hingga kini, masyarakat mempertanyakan kejelasan realisasi program di tingkat warga. Belum ada keterbukaan informasi mengenai jenis budidaya ternak yang dijalankan, jumlah kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM), besaran bantuan per kelompok, hingga lokasi pasti kandang maupun kolam yang dibiayai negara.
Saat dikonfirmasi terkait transparansi dan kelengkapan administrasi, Kepala Desa Rawagempol Wetan, Udin, belum memberikan keterangan rinci. Melalui pesan suara WhatsApp, ia beralasan berkas kegiatan masih dicari oleh Sekretaris Desa (Sekdes) karena dirinya tengah berada di area persawahan.
Menanggapi polemik anggaran publik yang nyaris menyentuh Rp700 juta tersebut, perwakilan Biro Hukum, Zaenawar, mendesak instansi terkait segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan agar persoalan menjadi terang benderang.
“Kami akan melengkapi data Dana Desa 20 persen tahun 2022–2024 untuk dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Aparat Penegak Hukum (APH) Jawa Barat guna mengaudit fisik maupun non-fisik secara menyeluruh,” tegas Zaenawar.
Pemberitaan ini diharapkan menjadi instrumen kontrol sosial sekaligus bahan evaluasi bagi pejabat berwenang demi menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.(U.TLY.red)