PANGKALPINANG – Advokatnews.com // Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang yang sebelumnya dijabat Radmida Dawam resmi diganti dengan Pelaksanaan Tugas (Plt) Miego, ST yang juga menjabat Kepala Dinas PUPR Kota Pangkalpinang.
Setelah berganti jabatan, sekarang Radmida Dawam menjabat Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM pada Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, Kamis (12/01/2023).
Pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) itu mendapat Kritik pedas dari tokoh masyarakat Bangka Belitung (Babel) Huzarni Rani.
Mantan Pejabat Bupati Bangka Selatan itu menilai, pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) itu sangat jelas, bahwa Pemkot Pangkalpinang tidak punya sistem karier ASN yang baik, dan kaderisasi tidak berjalan sebagai estafet, jadi jabatan sekda tidak dipersiapkan dengan baik.
Menurut Huzarni, dengan menunjuk kadis PUPR Kota Pangkalpinang sebagai Plt Sekda, ini jelas sangat kental nepotismenya. Sebagaimana diketahui bahwa Kadis PUPR merupakan kerabat dekat Walikota Pangkalpinang.
Kemudian kata Huzarni Rani, melalui rilisnya yang disampaikan kepada media ini, Rabu (11/01/2023) malam.
Diujung masa jabatan Walikota dengan menunjuk kadis PUPR (yang notabene sebagai dinas yang menerima anggaran terbesar) sebagai Plt Sekda, jelas tata kelola Pemkot tidak sehat.
“Karena Walikota dan kadis PUPR/Plt Sekda kerabat dekat, maka hal ini bisa menimbulkan persepsi buruk masyarakat, bahwa diduga Walikota sedang mencari dana untuk Pilkada 2024,” tulis mantan Kepala Biro Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu,
Lebih lanjut Huzarni menyampaikan,Jika Walikota paham manajemen birokrasi dan tidak punya tujuan khusus, maka seharusnya beliau tidak akan menunjuk Kepala OPD sebagai Plt Sekda, tapi akan menunjuk asisten Setda sebagai Plt Sekda, sebutnya.
Karena menurut Huzarni beban kerja asisten relatif tidak terlalu banyak dan juga dari segi golongan kepangkatan, jelas lebih senior dari kadis PUPR yang belum lama jadi eselon 2B.
Penunjukan kadis PU sebagai Plt sekda, jelas akan menimbulkan suasana kerja tidak harmonis di Pemkot Pangkalpinang karena penunjukan kadis PUPR yang kerabat Walikota sebagai Plt sekda jelas menciderai rasa keadilan terhadap pejabat pemkot yang lebih senior, ungkap Huzarni Rani.
Unsur nepotismenya terlalu vulgar dan tidak pantas dilakukan di era keterbukaan saat ini,
sebagai anggota masyarakat kita hanya bisa berkata mau dibawa kemana Pemkot Pangkalpinang ini oleh Walikotanya hanya dengan modal senyum, tukasnya @Zen Adebi.
