Advokatnews, Mandailing Natal Sumut –  Banyaknya kasus dugaan penyelewengan dan mark’up dalam pengelolaan DD/ADD di Mandailing Natal yang sudah di laporkan baik oleh warga masyarakat dan aktivis lsm ke pemerintahan kabupaten mandailing natal dan aparat penegak hukum tapi tidak mendapat penanganan tuntas secara hukum .membuat sejumlah LSM dan pemerhati jerah .

Puncaknya sejumlah LSM dan pemerhati di panyabungan sepakat dalam waktu dekat ini akan menggelar aksi unjuk rasa ke dinas PMD ke BUPATI, DPRD Mandailing Natal dan ke INSPEKTORAT Manddailing Natal .

“Di jadwalkan pekan depan ini ” ujar Sutan Batang Hari Nasution kepada sejumlah Jurnalis dan Aktivis di Ladang Sari Panyabungan Jum’at 3/1-2020 .

Agenda yang akan di usung antara lain dugaan menaikkan harga dalam penganggaran sejumlah kegiatan dan bangunan pisik DD/ADD di mandailing natal, dugaan fiktip kegiatan pisik dan pemberdayaan DD/ADD. Kasus kasus moral kepala desa terutama kepala desa Huta Toras Kecamatan Pakantan dan Gunung Tua Panggorengan kasus Bimtek 2019 di Medan, Kasus jual beli SK PLT Kepala Desa yang di duga melibatkan Dinas PMD dan lain lain kata Sutan mangkutur panggilan akrabnya .

Dia juga mengatakan  “bahkan ada pendamping desa yang ikut jadi pemain untuk mengambil keuntungan”,  anehnya ada pula Camat jadi Plt Kepala Desa . padahal ada larangan yaitu peraturan bupati tentang pendelegasian kewenangan kepada camat . ujarnya .(st akub)