Advokatnews,
Jakarta – Parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menyebut Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle kabinet. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menyebut reshuffle dapat dilakukan terhadap menteri yang terbelit kasus hukum.
“Jika memang akan ada reshuffle sebelum Oktober, sebaiknya hanya posisi kementerian yang penting dimana menterinya tersangkut sebuah kasus hukum,” ujar Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono saat dihubungi, Selasa (16/7/2019).
Diaz mengatakan, belum membicarakan adanya reshuffle kabinet Jokowi. Diaz mengaku, partainya tidak ikut mengajukan nama menteri ke Jokowi.
“PKPI sampai saat ini, belum berbicara terkait reshuffle dan calon menteri. Kami sendiri, tidak mengajukan nama ke presiden,” kata Diaz.
Sementara itu Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan saat dihubungi, menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Menurutnya, hanya partai yang telah memperoleh posisi menteri dalam kabinetlah yang akan diajak berkomunikasi.
“Terkait dengan reshuffle kabinet, yang pertama tentu saja itu adalah hak prerogatif presiden. Kedua yang diajak bicara untuk reshuffle kabinet yang utama adalah tentu saja tim atau partai-partai di koalisi Indonesia kerja, yang memang sudah memperoleh posisi menteri di kabinet itu yang utama,” ujar Verry.
“Ketiga, bahwa memang akan ada pembicaraan terkait kabinet, yang insya Allah akan dikomunikasikan di bulan Juli ini. Itu adalah antara presiden terpilih dengan ketua umum,” sambungnya.
Sebelumnya, parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) segera bertemu dengan Presiden terpilih Jokowi. Selain koalisi pemerintahan, isu reshuffle turut diangkat dalam pertemuan itu.
“Dalam bulan ini (pertemuan KIK dan Jokowi). Bahkan barangkali kalau isu yang selama ini menggelinding soal reshuffle itu akan dilakukan, mungkin akan reshuffle,” ujar Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Kendati demikian, Arsul mengatakan soal reshuffle kabinet ini Jokowi masih mempertimbangkan bakal dilakukan sebelum pelantikan atau tidak. Jokowi, menurut dia, hingga saat ini belum memutuskan hal itu. (*)
