Tulang Bawang,Advokatnews—
Maraknya Pemberitaan terkait adanya dugaan tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh Oknum kepala kampung Karya Jitu Mukti Sri Gunawan,Wakil ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gabungan Anak Bangsa Berkarya (LSM GABB) dan Ketua LBH NUSANTARA SAKTI,Jefry JRS Manopo S.H,M.A, angkat bicara. Minggu (03/08/2020).

Ditemui diruang kerjanya Jefry JRS Manopo S.H.M.A mengatakan;
“Saya meminta dan berharap kepada Inspektorat kabupaten tulang bawang agar melakukan Pemeriksaan Khusus (Pemsus) terkait adanya dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Sri Gunawan dikampung Karya Jitu Mukti,di antaranya tentang penyerapan realisasi pada tahun 2018″Ungkap Jefry

“Dia antara realisasi kegiatan tersebut adalah;
Pencairan tahap pertama sebesar Rp:186.478.097.
Rincian penyerapan tahap pertama:
Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Terselenggaranya Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa, Realisasi Rp:2.790.000.
Terselenggaranya Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga Rp:1.800.000.
Terselenggaranya Pembinaan PKK Rp:3.300.000.
Terselenggaranya kordinasi pembinaan ketentraman dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah dll) skala lokal desa.

Pelaksanaan Pembangunan Desa
Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa (Bantuan honor pengajar, pakaian seragam dan operasional Rp:6.600.000.
Pemeliharaan gedung prasarana/desa
Pemeliharaan gedung dan prasarana perkantoran Rp:24.044.000.

Rincian penyerapan tahap kedua:
Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa Rp:20.000.000.
Terselenggaranya Pembinaan PKK Rp:11.800.000.
Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan desa Rp:327.333.000.

Rincian penyerapan tahap ketiga:
Terselenggaranya Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa:Rp:30.890.000.
Terselenggaranya Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga Rp:13.000.000.
Jumlah bantuan hukum aparatur desa dan masyarakat miskin Rp:10.000.000.
Jumlah peserta pelatihan hukum/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat Rp:2.700.000.
Terselenggaranya Pembinaan PKK Rp:6.600.000.
Terselenggaranya kordinasi pembinaan ketentraman,ketertiban dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/istansi pemerintah daerah,dll)skala lokal desa Rp:18.300.000.

Pelaksanaan Pembangunan Desa
Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa Rp:19.868.000.
Terselenggaranya operasional pos kesehatan desa (PKD)/Polindes milik desa Rp:5.700.000.
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan penerangan jalan desa Rp:28.483.000.
Rehabilitas/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum dll Rp:6.000.000.
Pemeliharaan jalan lingkungan/gang Rp:30.008.000.
Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong,selokan,box,slab culvert,draenase, prasarana jalan lain) Rp:60.000.000.

Pemberdayaan Masyarakat Desa
Jumlah frekuensi peningkatan kapasitas kepala desa Rp:3.000.000.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Selama tiga tahap di tahun 2018 di anggarkan sebesar:
Tahap pertama:134.644.000.
Tahap kedua:144.867.000.
Tahap ketiga:177.848.000.

“Kami berharap kepada pihak dinas terkait khususnya Inspektorat agar mengambil tindakan tegas apabila ditemukan adanya indikasi dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Oknum kepala kampung tersebut”Harap Jefry. Bersambung…
( Ketua Tim Andika ).