BD, salah satu warga yang merasa telah dirugikan, mengatakan bahwa dia  dan keluarganya telah menduduki lahan tersebut berpuluh-puluh tahun lalu, saat membayangi akan kemana Ia dan  keluarga nya akan pergi untuk mengadu nasib kedepannya,  dikarenakan pemberian hak penggantian lahan yang di duduki nya sangat tidak sesuai.

Dengan mendapatkan hak yang amat tidak manusiawi, melalui pembayaran diluar dari perhitungan awal, ke (35)  masyarakat yang terdampak, sepakat mengatakan kepada Wartawan, tidak ingin mengambil uang yang tidak sesuai perjanjian. Di katakan dalam  surat undangan kali kedua tersebut,  yang mana surat tersebut   dikirim  oleh Team Pengadaan Tanah bagi Angkasa Pura II, pada tanggal 06/02/2020, yang berbunyi  “SANTUNAN” , kepada masyarakat.

” Kami sangat kecewa terhadap oknum didalam mekanisme ganti rugi pembebasan lahan dari Angkasa Pura II, untuk pembangunan RUNWAY 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, yang hingga saat ini masih belum terselesaikan. Yang jadi permasalahan nya, dana yang akan kami terima tidak sesuai dari pernyataan team Aprasial di awal, dan kami akan terus berjuang untuk mempertahankan hak kami yang sebenarnya oleh pemerintah sudah di nilai harganya, dan bukan dana santunan bunyinya” kata dia.

Dari hasil temuan kami dilapangan, banyak kejanggalan yang berlaku. Padahal dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan sudah ada, dan terparkir di Pengadilan negeri dari tahun- tahun sebelumnya. Yang menjadi perhatian, tentang tata cara pembayaran nya kepada masyarakat yang terdampak sungguh tidak manusiawi. Apakah hal ini di ketahui para  Pimpinan  di Angkasa Pura II? Karna nilai yang akan dikeluarkan oleh Ketua Tim Pengadaan Tanah, sangat jauh dari harapan,  terkait data yang kami miliki juga sangat berbeda jauh dari kenyataan. Hal ini masih dalam penyelidikan team Advokatnews, agar pemberitaan yang kami himpun dapat memberikan pelajaran kepada mereka yang tega  mempermainkan hak- hak masyarakat yang seharusnya sesuai dan tidak merugikan siapapun. (Na/Red)