
KARAWANG.ADVOKATNEWS.COM— Praktik pengerukan galian tanah tanggul irigasi secara ilegal di Dusun Tegal waru Desa Lemah Mulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menuai sorotan tajam. Selain mengancam keselamatan lingkungan, aksi ini diduga kuat melibatkan oknum dari Perusahaan Jasa Tirta (PJT) Telagasari.
Aktivitas pengerukan yang dilakukan demi kepentingan proyek pembangunan pertokoan mewah tersebut dinilai sangat membahayakan. Warga sekitar kini hidup dalam kecemasan tinggi, terutama menghadapi musim penghujan. Tanggul irigasi yang dikeruk rentan longsor, berisiko memicu banjir bandang, serta berpotensi merusak lahan persawahan produktif warga.
Berdasarkan penelusuran di lokasi proyek pembangunan gedung toko grosir pakaian serba ada Obral 35, seorang mandor proyek bernama Pirman mengaku hanya bertugas sebagai pengawas bangunan. Ia menyebutkan bahwa urusan pengerukan tanah dikendalikan oleh seseorang bernama Uda Sahar, yang merupakan orang kepercayaan sang bos.
Saat ditemui di lokasi, Uda Sahar blak-blakan mengaku sebagai perwakilan bos. Ia mengklaim bahwa saudara Entis dan Acung dari pihak PJT Telagasari turut mengetahui dan memberikan persetujuan atas pengerukan tanah tanggul irigasi tersebut.
Ancaman Sanksi Hukum Berat, Tindakan pengerukan tanggul irigasi tanpa izin ini melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Merujuk pada Pasal 69 huruf d jo. Pasal 42, merusak prasarana sumber daya air negara merupakan tindak pidana berat dengan ancaman Pidana Penjara Paling singkat 18 bulan dan paling lama 6 tahun.Denda Finansial: Paling sedikit Rp2,5 miliar dan maksimal Rp10 miliar.
Sanksi Tambahan: Alat berat atau kendaraan pengeruk dapat dirampas oleh negara, serta pelaku diwajibkan menanggung biaya pemulihan lingkungan (Pasal 164).
Aparat Penegak Hukum (APH) juga berpotensi mengenakan pasal berlapis apabila aktivitas ilegal ini benar-benar memicu bencana banjir, longsor, maupun kerusakan ekosistem.
Publik kini mendesak langkah tegas dari pihak PJT Pusat dan APH untuk segera mengusut tuntas oknum-oknum yang terlibat dalam skandal perusakan fasilitas negara ini. Bagaimanakah tindakan tegas APH selanjutnya? Ikuti kelanjutan beritanya pada edisi mendatang.(Cel.U.red)