Pangkalpinang – babelku.com // Firman yang kesehariannya berprofesi sebagai pedagang kuliner bukan berarti kepedulian nya terhadap situasi dan kondisi ekonomi, politik, sosial kemasyarakatan terabaikan.
Masyarakat Kota Pangkalpinang masih belum melupakan upaya dan usaha beliau bersama – sama rekan – rekannya menyuarakan kebijakan Walikota Molen yang tidak pro wong cilik dalam menaikan NJOP PBB hampir mencapai 1000 % kenaikan nya dengan dalih untuk meningkatkan PAD kota Pangkalpinang.
Yang kemudian akhirnya di revisi oleh walikota yang kenaikannya tidak lebih dari 100% akibat dari banyaknya gelombang protes dari masyarakat luas melalui media cetak, online maupun medsos.
Sekarang ini Pangkalpinang diramaikan dengan kejadian atas pemanggilan Walikota Molen untuk dimintai klarifikasi nya atas gaya hidup mewah Molen beserta istrinya yang dinilai keluar dari kewajaran sebagai kepala daerah.
Dan sebagai mana kita ketahui bersama informasi dari berbagai media cetak, online dan Televisi maupun dari media sosial bahwasanya KPK juga sudah mendatangkan utusan nya untuk melakukan pemeriksaan serta mengusut asal usul harta kekayaan Molen yang dinilai fantastis tersebut.
Sampai detik ini Firman masih percaya dan masyarakat juga masih menaruh harapan positif kinerja KPK dalam memberantas kasus korupsi.
Firman minta KPK bekerja secara profesional dalam mengusut tuntas harta kekayaan Molen sebagai Walikota Pangkalpinang.
Dengan gaya hidup mewah yang ditampilkan molen beserta istri tercinta tentunya menjadi sorotan publik terutama warga kota Pangkalpinang maka dari itu Firman berharap KPK bisa menggunakan asumsi pola ” Nominee” atau pinjam nama orang lain atas kepemilikan aset – aset, usaha- usaha serta akun – akun perbankannya .
Seperti upaya yang dilakukan KPK dan PPATK dalam mengusut tuntas kasus aliran dana dan kekayaan Pejabat dilingkungan Kemenkeu Dirjen Pajak dan Bea Cukai yang sempat menyita perhatian publik se – Nusantara.
Firman menilai inilah momen yang harus dibuktikan KPK mengingat sejak lahirnya KPK hanya wilayah provinsi Kep Babel satu-satunya nya provinsi di Indonesia yang belum pernah terungkap kasus korupsi oleh KPK. Artinya Wilayah Provinsi Kepulauan Babel masih perawan dalam upaya KPK mengungkapkan terjadinya Praktik KKN di Bumi serumpun Sebalai.
Sedangkan hampir seluruh provinsi se Indonesia sudah pernah di ungkapkan KPK bahkan dengan sukses melakukan OTT dalam memberantas kasus korupsi.
Keperawanan kasus korupsi di wilayah Provinsi Kepulauan Babel oleh KPK bukan berarti Para pejabat publik di Babel khususnya Pejabat Pemerintah kota Pangkalpinang itu bersih dari praktik KKN.
Bisa saja hal ini di karenakan kurangnya partisipasi masyarakat terutama Para Tokoh Agama, Pemuda dan Masyarakat termasuk Aktivis Mahasiswa dalam menyuarakan adanya indikasi terjadinya praktik KKN dilingkungan pemerintahan.
Firman mengajak semua elemen masyarakat Tokoh agama, pemuda, mahasiswa beserta insan pers untuk tetap komitmen satu suara nyatakan perang terhadap praktik KKN dilingkungan pemerintahan meskipun harus berhadapan dengan kekuatan para elit penguasa karena maraknya Praktik KKN yang menyebabkan terjadi kemiskinan, kesenjangan sosial dan hilangnya keberkahan suatu Daerah atau Wilayah, pungkasnya @ Zen Adebi.
