KARAWANG.ADVOKATNEWS.COM – Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026 di Desa Gembongan, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang kian menuai sorotan tajam. Proyek yang sejatinya menyasar 42 penerima manfaat ini diduga kuat menjadi ladang pungli dan gratifikasi terselubung oleh oknum pelaksana. Jumaat 3Juli 2026

Kecurigaan publik menguat menyusul adanya protes warga terkait akurasi kriteria penerima bantuan. Sejumlah janda tua dan warga miskin dilaporkan terabaikan, sementara beberapa pihak yang dinilai mampu justru meloloskan verifikasi. Salah satu rumah penerima bahkan diketahui milik mertua oknum Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Saat dikonfirmasi awak media untuk asas cover both sides, J membantah keras isu pungutan liar sebesar Rp5 juta rupiah per penerima manfaat. Kendati demikian, kejanggalan fatal justru terungkap saat oknum pengawas lapangan tersebut mengaku “buta” terhadap istilah teknis mendasar seperti Hari Orang Kerja (HOK) untuk upah tukang.

“Maaf HOK itu apa yah? … Maaf saya baru soal urusan BSPS, jadi kurang paham total,” aku J saat diwawancarai mendalam oleh media.

Tak hanya gagap regulasi teknis, J juga memilih bungkam saat dicecar mengenai misteri proses lelang material bangunan. Pasokan material untuk proyek di Banyusari ini secara janggal ditunjuk dari Toko “Putra Makmur” yang berlokasi di Lamaran. Jarak pengiriman yang sangat jauh ini menabrak aturan baku BSPS yang mewajibkan pemberdayaan ekonomi lokal lewat toko bangunan terdekat demi efisiensi biaya angkut.

Penunjukan suplier luar wilayah yang tidak transparan ini memicu indikasi kuat adanya monopoli korporasi dan gratifikasi berjamaah. Guna menyelamatkan duit rakyat dan memastikan keadilan sosial, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Aparat Penegak Hukum (APH) didesak segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan audit investigatif menyeluruh di lapangan.(U.TLY.red.tim)