Pangkalpinang, advokatnews.com – Carut-marut PPDB tingkat SLTA di provinsi Bangka Belitung hingga kini masih menyisakan masalah yang tak kunjung selesai.
Dinas Pendidikan Provinsi Babel belum bisa memberikan solusi atas permasalahan banyaknya para siswa yang belum terakomodir di sekolah SMA negeri khususnya di kota Pangkalpinang.
Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Terzalimi (ALMASTER) sudah berkali-kali melakukan unjuk rasa, baik itu di kantor Dinas Pendidikan, di kantor DPRD bahkan di kantor Gubernur Babel.
Unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak Almaster sudah mencapai jilid 4 bahkan para pengunjuk rasa menginap di depan teras kantor Dinas Pendidikan Provinsi Babel untuk meminta solusi agar ditambah ruang belajar baru.
Diam membisunya para anggota DPRD Babel terkait persoalan PPDB SMA di Babel, hingga membuat Alexander Fransiskus anggota DPD RI dapil Babel turun gunung dengan menyurati Kemendikbudristek guna meminta kepada kementerian untuk membuka ruang belajar baru khususnya untuk SMA Negeri 1 kota Pangkalpinang.
Surat yang dikirimkan Alexander ditanggapi oleh Kemendikbudristek dengan nomor surat 2072/C5/DM.00.02/2023 dengan perihal Tanggapan Permohonan Permintaan Kebijakan Dibukakan satu Rombel SMAN 1 Pangkalpinang.
Ir.Natsir salah satu koordinator Almaster dihadapan wartawan media ini mengatakan, saya heran surat dari Kemendikbudristek saja disepelekan oleh pihak Dinas Pendidikan Babel, bahkan pihak dinas akan menyurati kementerian untuk mempertanyakan maksud surat tersebut, kata Natsir.
Karena alasan tidak adanya ruang belajar untuk menampung para siswa baru, maka ALMASTER terpaksa membuka donasi “Dompet Peduli” untuk Pembangunan Ruang Belajar SMAN di Pangkalpinang, ujar Koordinator Almaster di salah satu cafe di Pangkalpinang, Rabu(16/08/2023).
Lanjut Natsir, banyak hal yang tidak bersesuaian antara pernyataan pihak Dinas Pendidikan Babel dengan fakta yang ada di setiap sekolah, justru banyak usulan dari pihak sekolah SMA di kota Pangkalpinang ke Dinas Pendidikan untuk pembangunan ruang belajar baru namun tidak diakomodir oleh pihak Dinas Pendidikan, ungkap Natsir.
Donasi Dompet Peduli untuk pembangunan ruang belajar baru untuk sekolah SMA di kota Pangkalpinang sudah kita mulai kemarin(15/08/2023) dan di hari pertama kami berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp 310.000, yang disumbangkan oleh para PNS dibeberapa kantor dinas di komplek kantor Pemprov Babel, jelas Natsir.
Almaster akan melanjutkan Donasi ini dengan melibatkan para siswa yang belum mendapatkan sekolah dengan mendatangi kantor kantor Dinas Pemprov Babel dan juga akan turun ke jalan di lampu merah simpang kantor Gubernur Babel, jelas Natsir lagi.
Uang yang terkumpul dari hasil donasi ini akan kami serahkan ke Badan Keuangan (BAKUEDA) Daerah Provinsi Bangka Belitung sebagai sumbangan dari masyarakat Babel untuk membantu pemerintah provinsi Bangka Belitung membangun ruang belajar baru bagi siswa SMA di kota Pangkalpinang,ujar Natsir.
Sementara, Aby Hurairoh yang juga salah satu koordinator Almaster ikut bersuara, kalau saja PJ Gubernur Babel mau bersikap bijaksana mau mendengarkan aspirasi masyarakat dengan bertemu langsung dengan perwakilan Almaster, kami akan beberkan carut-marut PPDB dan beberapa temuan Almaster dugaan kecurangan dalam pelaksanaan PPDB SMA di Babel, imbuh Aby.
Kami ingin bertemu langsung dengan PJ Gubernur Babel untuk menyampaikan tingkah polah kelakuan para ASN yang sudah lama mengabdi sebagai Stakeholder namun kebijakannya tidak pernah menghasilkan kebajikan untuk masyarakat Babel, kata Aby.
Tak mau ketinggalan, Bob tokoh pemuda kota Pangkalpinang ikut menyampaikan bahwa dunia pendidikan propinsi Babel hari ini belum merdeka, karena anak didik di Bangka Belitung masih terjajah dengan Juknis No 188.4/027/1/DINDIK/2023 yang pada penerapannya disalahgunakan sehingga membuat para peserta didik belum merdeka, sebut Bob.
Kata Bob, Penyimpangan PPDB jangan hanya di lihat hanya sebatas titip menitip siswa namun kisruh ini dimulai dari kacaunya juknis PPDB itu sendiri.
Coba PJ Gubernur Babel luangkan waktu untuk membaca dan mempelajari juknis PPDB, sehingga tidak gegabah membuat statement bahwa proses PPDB tahun ini bersih tanpa ada masalah atau jangan dianggap bahwa unjuk rasa oleh masyarakat terkait PPDB hanya sebatas protes musiman belaka, pungkasnya @ Zen Adebi.
