Menang Praperadilan, Kuasa Hukum Ismail Desak Kejaksaan Periksa Jaksa Penangan Perkara

Spread the love

BANGKA, ADVOKATNEWS.COM – Kemenangan Ismail, mantan Kepala Desa Penagan, dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Sungailiat menyisakan pertanyaan serius mengenai prosedur penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Bangka. Kuasa hukumnya menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam dokumen penetapan tersangka dan penahanan. Mereka mendesak pengawasan internal Kejaksaan memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Majelis hakim yang dipimpin Sarah Deby, Senin (16/11/2026), mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Ismail. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Ismail tidak sah serta memerintahkan termohon segera membebaskan pemohon dari tahanan.

Putusan tersebut menjadi titik penting dalam perjuangan hukum Ismail yang sebelumnya ditahan terkait perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Bangka.

Kuasa hukum Ismail, Jailani, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan persoalan mendasar dalam administrasi hukum yang digunakan aparat penegak hukum.

Kuasa hukum Ismail, Jailani, memberikan keterangan kepada awak media usai sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Sungailiat, Senin (16/11/2026).

Menurut Jailani, dokumen penetapan tersangka masih mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama. Selain itu, surat tersebut dinilai tidak menguraikan secara ringkas perbuatan yang disangkakan kepada kliennya.

Persoalan serupa, kata dia, juga ditemukan dalam surat perintah penahanan yang disebut masih menggunakan dasar hukum acara pidana lama.

Namun, ada hal lain yang menurutnya perlu mendapat perhatian lebih serius, yakni dugaan keterlibatan staf dalam pembuatan administrasi dokumen yang kemudian justru dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tersebut.

“Yang membuat administrasi bukan penyidik, bukan jaksa, tetapi staf yang dijadikan mereka sebagai saksi. Itu lebih fatal lagi,” ujar Jailani kepada wartawan seusai persidangan.

Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai kesalahan administrasi biasa. Sebab, penetapan status tersangka dan tindakan penahanan berkaitan langsung dengan hak seseorang atas kemerdekaan dan kepastian hukum.

Jailani pun mempertanyakan mengapa keberatan yang sebelumnya disampaikan pihaknya tidak ditindaklanjuti sehingga harus ditempuh melalui mekanisme praperadilan.

Atas dasar itu, ia meminta pimpinan Kejaksaan serta jajaran pengawasan internal melakukan pemeriksaan terhadap aparat yang menangani perkara Ismail. Jika ditemukan kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran kewenangan, menurutnya, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

“Harus ada sanksi tegas dari pihak yang lebih tinggi. Ini menyangkut hak asasi manusia. Kecerobohan seperti ini jangan sampai terulang lagi,” tegasnya.

Tidak hanya prosedur penetapan tersangka dan penahanan, Jailani juga mempertanyakan konstruksi perkara pokok, terutama mengenai metode penghitungan kerugian negara dalam rentang audit 2012 hingga 2025 serta relevansi keterangan ahli ekologi yang dihadirkan dalam perkara tersebut.

Menurutnya, seluruh unsur pembuktian harus memiliki hubungan yang jelas dengan dugaan perbuatan dan kerugian negara yang dipersoalkan.

Putusan praperadilan ini menjadi pengingat bahwa kewenangan penegakan hukum harus dijalankan berdasarkan prosedur yang sah, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini disusun, Advokatnews.com masih membuka ruang konfirmasi kepada Kejaksaan Negeri Bangka untuk memberikan penjelasan mengenai dasar hukum penetapan tersangka, penahanan, serta tanggapan atas kritik yang disampaikan tim kuasa hukum Ismail@Zen Adebi.

Catatan Redaksi: Pernyataan mengenai dugaan kesalahan prosedur dan administrasi merupakan keterangan pihak kuasa hukum. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran oleh aparat Kejaksaan memerlukan pemeriksaan oleh pihak berwenang. Putusan praperadilan juga tidak serta-merta menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dalam perkara pokok.