Anggaran Ketahanan Pangan DD 20 % Desa Jayamukti Kecamatan Banyusari Rp262,8 Juta Jadi Sorotan, Fisik Ternak Diduga Lenyap.BPK dan APH Diharap Sidak Lapangan.

Spread the love

 

KARAWANG.ADVOKATNEWS.COM– Realisasi anggaran program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani dari pos 20 persen Dana Desa (DD) di Desa Jayamukti, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menuai sorotan tajam. Total anggaran yang digelontorkan selama tiga tahun anggaran (2022–2024) mencapai Rp262.841.000 (tercatat dalam rekapitulasi Rp262.842.000), namun keberadaan fisik dan manfaat program tersebut dinilai tidak transparan oleh masyarakat.

Berdasarkan data alokasi anggaran, dana ratusan juta rupiah tersebut terbagi dalam beberapa pos kegiatan pertanian dan peternakan:

Tahun 2022: Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi, pengolahan, dan kandang) sebesar Rp52.000.000.

Tahun 2023: Peningkatan Produksi Peternakan sebesar Rp21.325.000, serta dua paket Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi, pengolahan pertanian, dan penggilingan padi/jagung) masing-masing senilai Rp51.066.000 dan Rp33.530.000.

Tahun 2024: Peningkatan Produksi Peternakan melonjak hingga Rp104.920.000.

Publik Pertanyakan Transparansi Penerima Manfaat.Besarnya anggaran yang bersumber dari uang negara tersebut memicu sejumlah pertanyaan mendasar di tengah warga. Publik mempertanyakan jenis komoditas ternak yang dibudidayakan—apakah berupa kambing, sapi, atau perikanan—serta kejelasan mengenai jumlah kelompok maupun Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan tersebut.

Selain itu, lokasi pasti kandang atau kolam budidaya di tingkat dusun serta perkembangan terkini dari aset peternakan dan alat pertanian tersebut masih menjadi tanda tanya besar karena minimnya informasi terbuka di tingkat desa.

Kepala Desa Memilih Bungkam.Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Desa Jayamukti, Edi Hermawan, melalui pesan singkat WhatsApp terkait rincian realisasi anggaran, daftar penerima manfaat, dan kondisi fisik program ketahanan pangan tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan tidak memberikan jawaban atau memilih bungkam.

Publik berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Kabupaten Karawang segera turun tangan melakukan audit dan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan.

Langkah tegas dinilai perlu dilakukan guna memastikan akuntabilitas penggunaan Dana Desa serta mencegah potensi kerugian keuangan negara.(U.TLY.Red tim)