Opini :
Oleh Muhamad Zen
Pangkalpinang, 10 September 2023
==============================
Advokatnews.com —
Sebuah perhargaan pantas disematkan kepada seorang pemimpin niscaya dinilai dari kebijakan yang pernah di buat.
Apakah telah memenuhi harapan masyarakat sesuai janji yang diucapkan ?
Logika pelayanan kepada masyarakat menjadi tolak ukur untuk sebuah penilaian terhadap kinerja penyelenggara pemerintah.
Tak terasa sebentar lagi jabatan Walikota Pangkalpinang akan berakhir, tepatnya pada bulan November 2023 mendatang.
Tentunya selama lima tahun menjabat sebagai Walikota Pangkalpinang banyak sejarah yang telah terukir dan dilukiskan oleh seorang Walikota diatas kanvas kota Pangkalpinang yang dijuluki kota beribu senyuman.
Jejak digital dari sejarah yang pernah dilukiskan oleh Maulan Aklil selama lima tahun menjabat walikota Pangkalpinang telah terekam dan tersimpan rapi dalam ingatan masyarakat kota Pangkalpinang.
Tentunya masyarakat mempunyai penilian tersendiri dan biasanya lebih objektif dimana janji politik menjadi acuannya, jika janji menghadirkan seribu senyuman maka dengan mudah pula dihitung berapa realisasinya.
Bukan rahasia lagi kalau penilaian wajar tanpa pengecualian kini tidak lagi mewakili hal yang sebenarnya, bisa jadi karena dengan WTP akan ada dana alokasi khusus yang akan di tambah maka pemberian WTP tersebut bisa diniagakan.
Wakil rakyat sebagai representasi dari masyarakat seharusnya berani membuat penilaian yang objektif dan bukan “alay – alay” memberikan penilaian karena berharap sesuatu dari walikota.
Jika kebijakan yang di puja puji oleh wakil rakyat tersebut tidak mengedepankan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang mendesak maka hal ini bisa jadi hanya sebagai pembasah bibir saja (lip service).
Misalnya ada wakil rakyat yang memuji atau memberi penilaian lebih kepada walikota terkait pembangunan masjid kubah timah maka hal ini perlu dipertanyakan lagi.
Dengan hanya berjarak 200 M dari masjid Kampung Opas maka urgensi masjid kubah timah ini jauh dari yang dibutuhkan masyarakat saat ini dan semata untuk legacy sang walikota saja.
Secara objektif kami bagian dari masyarakat pangkalpinang menilai tidak ada yang signifikan pembangunan selama kurun 5 tahun terakhir, hal ini diperparah dengan nyaris tidak adanya kebijakan khusus untuk pembangunan manusia pangkalpinang.
“agik ade dak ge wakil walikota pangkalpinang ne”
Bahkan sebaliknya protes wakil walikota ini mengisi ruang publik sekaligus memberi tahu bahwa ada yang salah dengan kepemimpinan walikota. Boleh jadi tamu yang datang saat kedua mempelai bersanding di atas panggung kuasa adalah tamu atau kenalan sang wakil yang lebih banyak datang.
Tapi yah, … namanya juga politik yang syndrom alergi atau kulitnya pada tipis semua hingga gampang panikan atau alergi.
Rupa kota cantik sejatinya dibangun dengan falsafah kedaerahan dan bukan ikut-ikutan, saat trotoar lagi trend di provinsi lain maka kita ikut juga, dan sebagainya dan seterusnya.
Mari kita sudahi menarik hal – hal negatif kedalam diri kita karena akan bertempat di alam bawah sadar masyarakat kita.
Selamat purnakarya pak wali, walau belum bisa memenuhi ekpektasi masyarakat pangkalpinang paling tidak sudah mengisi etalase dinding-dinding kantor-kantor kedinasan di kota pangkalpinang(*).
