Advokatnews | Tuba Barat Lampung- Menjelang berakhirnya masa jabatan PJ Bupati Tulang bawang barat propinsi lampung Zaidirina, menuai polimik di tengah – tengah masyarakat dan kalangan pemerintah Tubaba, Pasalnya Setitik penilaian Seperti di ungkapkan salah satu Kepala Tiyuh berinisial Bnk, yang nama serta Tiyuhnya minta di rahasiakan.

Kepada media, menurut penilaiannya mengatakan bahwa progam PJ ini sangat membingungkan Seperti program
kolam, kandang, kebun dan wisata (3K 1W) di Tubaba.

“Semustinya program tersebut yang seyogyanya di laksanakan untuk warga, akan tetapi program tersebut Aparatur Tiyuh yang mengerjakan dengan membuat kolam dan kebun di lingkungan balai tiyuh,” kata Bnk (nama samaran) pada selasa (04-04-2023).

Bnk juga memaparkan bahwasanya tidak semua Kepalo Tiyuh menginginkan atau mendukung PJ bupati yang saat ini menjabat untuk melanjutkan kembali di periode berikutnya.

“Tetapi saya berharap untuk yang akan datang PJ Bupati Tubaba dari kaum Adam, sebab saya menilai PJ yang saat ini menjabat kurang tegas dan di anggap gagal,” Cetusnya.

Semantara itu ditempat terpisah, Hal senada juga dikatakan Mirhan yang nota benenya ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Tubaba  ketika di jumpai awak media di ruang kerjanya di Tiyuh Kagungan Ratu mengatakan keberpihakan atau tidak dalam suatu penilaian kepemimpinan adalah hal yang wajar dalam berdemokrasi.

“Pro dan kontra dalam sebuah kepemimpinan itu adalah hal yang lumrah, ” terjadinya pro dan kontra itu hal yang wajar namanya saja asumsi publik,” ujar Mirhan.

“Jujur ini harus saya katakan, seperti yang kita ketahui tentang 3K 1W mekanisme yang dijalankan sangat membingungkan, kok malah yang buat kolam serta tanaman sayurannya di balai tiyuh, seharusnya menurut hemat saya justru program ini  masyarakatlah yang menjalankan, serta di bina oleh pemerintah tiyuh dengan pendampingan ahlinya, seperti Petugas Penyuluh Lapangan (PPL),” jelasnya.

Menurut Ketua KWRI Itu, semustinya program ini memiliki efek yang cukup signifikan bagi masyarakat, mengingat anggaran yang digunakan juga cukup lumayan yaitu 20 persen dari total anggaran desa yang masuk dalam program ketahanan pangan.

Parahnya lagi lanjut Mirhan, justru pemasaran hasil 3K tersebut di gelar di lingkungan kantor Pemda, justru ini sangat tidak elok, Beber Mirhan.

“kita sama- sama ketahui, jika ASN di larang berkeliaran di pasar dalam jam kerja, Ini malah di depan pemda di jadikan pasar. Apalagi pedagangnya mayoritas aparatur tiyuh melibatkan istri aparatur tiyuh bahkan menurut hemat saya, ini sangat jelas pelayan terhadap masyarakat sangat tidak efektif,” Tandas mirhan.

Sementara berita diterbitkan, belum ada tanggapan dari pihak humas pemda tubaba.(Tim-pwr)