Oleh: Achmad Ferdy Firmansyah
Pangkalpinang – advokatnews.com//
Achmad Ferdy Firmansyah atau yang biasa disapa Firman salah satu Tokoh muda pemerhati kebijakan pemerintah kerap kali bersuara lantang di media online maupun medsos terkait kebijakan walikota Pangkalpinang yang dianggapnya sering menimbulkan kontroversi di masyarakat.
Melalui rilis yang dikirimkan oleh firman kepada media ini via WhatsApp, rabu (24/05/2023) yang meminta agar tulisannya di terbitkan dalam pemberitaan.
Ini yang disampaikan oleh firman:
Sebagai anak bangsa yang juga bagian dari masyarakat kota Pangkalpinang Saya dikenal cukup kritis terhadap kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang dipimpin oleh walikota molen. Kritik yang sering saya sampaikan bukanlah menyangkut persoalan suka atau tidak suka secara individual tetapi lebih kepada persoalan kebaikan untuk kemajuan masyarakat termasuk pemerintahan kota Pangkalpinang, ujar Firman.
Firman salah satu Ketua Partai Politik tingkat provinsi ini mengakui gaya kepemimpinan dan sikap arogansi Walikota Pangkalpinang Maulana Aklil tercermin dari berbagai kebijakan atau keputusan politiknya yang tidak menganut etika kepemimpinan sehingga menimbulkan cacat prosedural dan cacat formal dalam menentukan atau mengeluarkan kebijakan serta keputusannya sebagai kepala daerah
Disharmonisasi antara Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih masyarakat dalam menjalankan amanah publik dalam paket kertas suara pada Pilwako 2018 pun di abaikannya sehingga sempat terjadinya keluhan atau pernyataan wakil walikota bahwasanya wakil walikota tidak pernah dilibatkan dalam menjalankan roda pemerintahan kota Pangkalpinang dan hampir putus asa ingin mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
Isu-isu atau dugaan publik yang bersifat negatif terkait Indikasi KKN dalam Jual beli/lelang jabatan, Penyalahgunaan kewenangan “Abuse of Power” demi kepentingan pribadi atau kelompok, termasuk monopoli atau pengkondisian pemenang tender-tender proyek yang bersumber dari APBD dan lain-lain nya yang sering kita dengar di berbagai ruang-ruang publik termasuk warkop-warkop yang menyebar di kota ini.
Molen seringkali membuat kebijakan yang kontroversi, seperti yang teranyar saat ini adalah dicopotnya Radmida Dawam dari staf ahli menjadi staf biasa walaupun sebelumnya Radmida juga pernah dicopot jabatannya dari Sekda yang digantikan oleh Kerabat dekatnya Miego.
Kemudian bergesernya posisi Kepala Bakueda yang ujuk-ujuk tanpa terkonfirmasi dari yang bersangkutan dan bisa jadi proses mutasinya tidak dikonsultasikan kepada Gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat.
Jadi sudah ada 3 tokoh putra-putri terbaik kota Pangkalpinang yang terkesan dikubur karirnya oleh Molen untuk mengabdi kepada masyarakat diantaranya, ada Bang Sopian, Bu Radmida Dawam dan Budiyanto.
Kondisi dan situasi dari gaya kepemimpinan molen akhirnya terakumulasi dari viralnya gaya hidup hedonisme dengan memiliki berbagai barang-barang mewah ( branded ) yang di pamerkan oleh seorang istri tercintanya sehingga berujung pada pemanggilan KPK untuk dimintai klarifikasi atas gaya hidup mewah seorang walikota beserta istrinya.
Sebagai warga kota Pangkalpinang kita mesti menjunjung tinggi etika hukum untuk berpikir positif dan tetap berprasangka baik dengan berpedoman pada asas praduga tak bersalah.
Tetapi masyarakat kota Pangkalpinang perlu juga mawas diri penuh kalkulasi logis dan etis serta objektif secara berjamaah untuk menentukan estafet kepemimpinan dikota Pangkalpinang atau Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan agar kehidupan masyarakat nya bisa lebih makmur, sejahtera dan berkeadilan dari sekarang.
Etika kepemimpinan itu pondasinya pembangunan yang berkesinambungan dan sangat berperan penting untuk mewujudkan negeri yang Adi dan makmur,
Mudah-mudahan 2024 nantinya masyarakat Pangkalpinang dipimpin oleh sosok pemimpin yang berintegritas dan menjunjung tinggi etika kepemimpinan ,pungkas Firman.(Red)
