“Lampung Jadi Ibukota RI Tergantung dari Political Will Kepala Daerah”, Darussalam Praktisi Hukum

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Advokatnews,

Lampung – H. Darussalam, S.H, tokoh masyarakat, praktisi pertanahan dan praktisi hukum, mengatakan belum cukup ketersediaan lahan dan dukungan masyarakat tanpa political will pemerintah daerah ini agar Lampung jadi Ibukota RI.

“Political will gubernur Lampung, para bupati, dan walikota dibutuhkan untuk meyakinkan pemerintah pusat, Pak Jokowi, bahwa masyarakat dan pemerintahan Lampung solid dan menyediakan lahan untuk mendukung pindahnya pemerintahan RI ke daerah ini,” ujarnya.

Menurut Wakil Ketua Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI) Pusat ini, dukungan gubernur dan 15 bupati dan walikota diperlukan tak sekadar menyakinkan pemerintahan pusat tapi juga upaya penyediaan lahannya.

H. Darussalam, SH yakin, dukungan masyarakat dan dorongan kuat para kepada daerah untuk ikut “tanggung renteng” menyajikan lahan menjadi kunci pemerintah pusat memilih Lampung jadi ibu kota pemerintahan RI.

Dia yakin para kepala daerah, gubernur, bupati, dan walikota provinsi ini mendukung Lampung menjadi ibu kota pemerintahan RI. “Pak Jokowi sepertinya sedang melihat siapa yang sungguh-sungguh menyambut rencananya,” ujarnya.

H. Darussalam, SH yang juga seorang pengusaha paham betul bahwa dunia usaha juga perlu dilibatkan dalam upaya mewujudkan rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota RI ke luar Pulau Jawa.

Suami Hj. Elti Yunani, bakal calon walikota Bandarlampung 2020-2025, mengatakan lahan untuk ibu kota pemerintahan RI tersedia bisa lebih dari ketentuan pemerintah pusat 40 ribu hektare.

Dia sendiri mengantongi peta lokasi lahan yang bisa dijadikan untuk lokasi ibu kota pemerintahan RI di Provinsi Lampung, yakni kawasan hutan produksi Register 44 Waykanan-Tulangbawang yang masuk kawasan timur Lampung (Kalita) juga.

Untuk ruislag kawasan hutan produksinya, H. Darussalam, SH juga sudah mengantongi lokasi yang bisa dimanfaatkan Inhutani untuk penanaman pohon. Dia mengaku sudah lama survei tentang lahan-lahan luas tersebut berikut aturan hukumnya.

Demi Lampung, H. Darussalam siap ikut memperjuangkan agar pemerintahan daerah ini mendukung ketersediaan lahan agar Lampung menjadi ibu kota pemerintahan RI. “Semoga,” tandasnya, Minggu (5/5). (*/Int)

 

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail