Advokatnews, Jakarta – Bertempat di hotel Acacia Jakarta pada Kamis 31 Oktober 2024 Gabpeknas DKI Jakarta menggelar Focus Grup Discution dengan tema “Peningkatan Kualitas Perusahaan Dengan Pemenuhan Persyaratan Sertifikasi Untuk Badan Usaha. Ibu Sri Inggarwati dari Delta Indonesia konsultan Sistem Manajemen Keselamatan kesehatan kerja biasa disebut dengan smk3,menjelaskan bahwa untuk persiapan tender harus dilengkapi dengan persyaratan smk3 ini bagi Bapak / Ibu yang ingin meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan, kesehatan dan tujuan audit prioritas manajemen, dengan 12 elemen. Apabila mempunyai karyawan 100 orang atau yang mempunyai resiko tinggi maka wajib menerapkan SMK3.Untuk persiapan perlunya kelengkapan perijinan dan pemenuhan peraturan, kelengkapan dokumen sistem manajemen K3, kelengkapan dokumen dan kesiapan lapangan. Kelengkapan lain Wajib memiliki ahli K3 Umum, dan memiliki petugas Pemadam kebakaran kelas D, sertifikat hasil Riksa uji peralatan terbaru dan pelaksanaan medical check up. Untuk kelengkapan dokumen SMK 3 perusahaan bisa dilakukan secara bersama-sama agar lebih hemat, untuk itu Delta K3 Group siap membantu dan Kadin juga siap membantu subsidi bagi anggota Gabpeknas, ungkapnya.
Berikut ini persyaratan serta biaya sertifikasi untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi cp : 0812-8888-7458 dengan bapak Andreas atau di 0852-1307-1309 dengan Ibu Rahayu
Dalam kesemptan yang sama Ferry Meiliawan Lubis dalam paparannya menjelaskan bahwa sistem manajemen antisuap sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan yang sistematis struktural dan memiliki mekanisme prosesnya, sehingga mendukung visi untuk menjadi sebuah perusahaan dengan tata kelola yang baik yang bebas dari penyuapan terdapat beberapa kasus setiap tahun nya ada peningkatan pidana penyuapan gratifikasi, atau penyuapan pejabat publik, untuk itu ISO menjadi standar internasional dalam meningkatkan implementasi sistem manajemen mutu dalam pengelolaan usaha. Perlunya iso 37001 : 2016 dalam melakukan budaya antisuap dalam sebuah organisasi atau institusi negara dan perlunya Pedoman TKU/ TKI atau SPU atau SOP, diturunkan menjadi tata kerja yang menyeluruh untuk melakukan implementasi ISO.
Jenis tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara, pemberian sesuatu, janji kepada pegawai negeri, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan. ini terkait proses perkara Korupsi. Dan Indonesia rangking 115 dari 180 negara, tegasnya.
Diacara yang sama Disnaker yang diwakili Bpk Krisna, mengungkapkan terkait Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan yang wajib disertakan dalam tender, namun jika sudah dapat proyek maka wajib menyertakan pegawai harian jika Mungkin terjadi kecelakaan kerja, maka pekerja harian juga wajib didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
Terkait K3 saat menyewa alat juga wajib melaporkan untuk diverifikasi agar K3 tidak berbeda dengan yang dimiliki rental alat berat tersebut. Jadi agar tidak ter-blacklis lakukan verifikasi yang bisa dilakukan secara online oleh Disnaker DKI Jakarta
Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Samuel Tampubolon dalam paparannya tentang Pemenuhan Persyaratan Tenaga Kerja Konstruksi menjelaskan, pihaknya memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi.Serta memiliki tempat pembinaan maupun sertifikasi untuk tenaga konstruksi, sehingga lebih mudah diterima untuk jasa konstruksi. Sertifikat kompetensi kerja memberikan pengakuan resmi atas keterampilan dan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang dapat meningkatkan kredibilitas pekerja di industri konstruksi dengan standar SBU konstruksi dan SKK konstruksi,pada paparan nya kali ini juga menghimbau untuk para pelaku usaha dibidang kontruksi agar segera memperpanjang atau memperbahrui sertifikasi kompetensinya.-(Rahayu)
