KARAWANG.ADVOKATNEWS.COM — Pengelolaan Dana Desa (DD) alokasi 20 persen untuk program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani di Desa Kutaraharja, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menua sorotan tajam. Penggunaan anggaran tahun 2022 hingga 2024 senilai Rp104.078.400 diduga kuat tidak transparan dan berpotensi lenyap tanpa kejelasan fisik di lapangan.
Berdasarkan data realisasi anggaran, alokasi sektor peningkatan produksi peternakan mencakup Rp34.369.400 pada 2022, Rp20.114.000 pada 2023, serta Rp35.500.000 pada 2024. Selain sektor peternakan, anggaran tahun 2023 juga mengalir ke sektor tanaman pangan sebesar Rp14.095.000 untuk pengadaan alat produksi dan pengolahan pertanian.
Secara kumulatif, total anggaran mencapai ratusan juta rupiah yang seharusnya dirasakan manfaatnya oleh para Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Namun, fakta di lapangan justru memicu tanda tanya besar terkait transparansi pengelolaan modal publik tersebut.
Kejanggalan kian menguat saat Kepala Desa Kutaraharja, Ombah, dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengenai rincian program—seperti jenis budidaya, jumlah kelompok, identitas KPM, hingga lokasi kandang ternak. Kades Ombah hanya memberikan jawaban singkat bahwa anggaran tersebut digunakan untuk “sewa sawah”.
Jawaban yang dinilai tidak relevan dengan pos anggaran resmi peternakan dan alokasi alat produksi pertanian tersebut mengindikasikan adanya upaya pengalihan isu.
Kondisi ini memicu desakan publik agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) fisik dan non-fisik serta mengaudit alur keluar-masuk keuangan Desa Kutaraharja secara mendalam.
Apabila temuan sidak mengonfirmasi adanya indikasi penyelewengan hukum dan kejanggalan administratif, Aparat Penegak Hukum (APH) dituntut bertindak tegas tanpa pandang bulu sesuai regulasi yang berlaku demi menyelamatkan uang negara.(U.TLY.red.tim)
