KARAWANG.ADVOKATNEWS.COM – Ketegangan memuncak di Aula Desa Cilewo, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Selasa (13/10/2026). Di hadapan Forum Masyarakat Desa Cilewo Bersatu, BPD, dan LPM, Kepala Desa Wulandani membacakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat yang membongkar dugaan penyelewengan dana desa bernilai fantastis.

Hasil pemeriksaan Inspektorat periode 2023–2025 mengungkapkan akumulasi penyimpangan anggaran publik yang menyentuh angka lebih dari Rp706 juta. Rinciannya mencakup penyimpangan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp108 juta, penyelewengan dana BUMDes senilai Rp88 juta, serta pembengkakan pada sektor pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan yang mencapai Rp510 juta.

Dugaan bancakan uang rakyat ini memicu kecaman keras dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ketidakhadiran Direktur BUMDes dan bendahara lama dalam forum semakin memperkeruh suasana dan memicu dugaan adanya upaya penghindaran tanggung jawab.

“Jika kepala desa tidak bisa menyelesaikan, maka saya akan bertindak sesuai hukum yang berlaku. Mana ada maling ngaku,” tegas Ketua BPD Desa Cilewo, Ali Munandar.

Di sisi lain, Kades Wulandani menyatakan kesiapannya untuk membereskan temuan tersebut, namun menolak memberikan kepastian tenggat waktu penyelesaian. Sikap mengambang ini langsung direspons tegas oleh warga yang mengancam akan mengambil jalur hukum.

Ketua Forum Masyarakat Desa Cilewo Bersatu, Makmur, menegaskan mosi tidak percaya warga terhadap proses administratif internal. Menurutnya, tuntutan masyarakat sudah bulat sejak awal, yaitu audit menyeluruh, reshuffle kabinet desa, hingga penyerahan berkas ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Masyarakat menegaskan tidak akan tinggal diam melihat hak-hak warga prasejahtera diabaikan. Jika pemerintah desa lamban, warga bersama BPD siap melangkah langsung membawa dugaan tindak pidana korupsi ini ke ranah hukum.( U.TLY.red)