Opini oleh Muhamad Zen
Wartawan dan Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik
(Bukan Protes, melainkan pengingat & kepedulian putra daerah untuk Bangka Belitung)
DI negeri ini, upacara sering lebih megah daripada kebijakan. Di atas panggung, kata-kata berhamburan seperti kembang api; di jalanan, kenyataan berdiri tegak tanpa tersentuh. Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) ke-55 di Bangka Belitung adalah contoh paling segar dari fenomena itu: megah di halaman kantor gubernur, tetapi getir di aspal jalan raya.
Upacara yang Indah, Realitas yang Menyentak
Rabu pagi itu (17/9/2025), bendera berkibar, seragam licin, pidato mengalun tenang. Harhubnas ke-55 digelar penuh khidmat dengan jargon besar: “Bakti Transportasi untuk Negeri.” Di podium, Gubernur menyampaikan pesan tentang transportasi sebagai “jalan kehidupan” dan “penghubung harapan rakyat.” Kalimatnya indah, penuh optimisme meski di luar pagar kantor gubernur, kenyataan berbicara lain.
Begitu kita melangkah keluar halaman kantor gubernur, realitas menampakkan wajahnya.
Truk-truk tangki CPO berplat luar daerah (B, BE, BG) masih bebas lalu-lalang. Mereka mengangkut hasil bumi bernilai miliaran rupiah, namun pajak kendaraan justru mengalir ke provinsi asal plat nomor. Babel hanya mendapat debu dan jalan rusak.
“Bakti Transportasi untuk Negeri? Pajak Kendaraan Kita Malah Berlayar ke Daerah Lain.”
Plat Luar Jadi Raja Jalanan
Lebih ironis lagi, perusahaan BUMN besar seperti PT Timah dan PLN pun disebut kerap menyewa kendaraan dari luar Babel, rata-rata berplat B. Artinya, bahkan “wajah negara” ikut memperkuat kebocoran potensi pajak daerah. Kendaraan berplat luar ini beroperasi bertahun-tahun tanpa langkah tegas dari pemerintah daerah. Pemandangan ini seperti drama panjang tanpa babak penutup.
Sebagai putra daerah, saya tidak sedang memprotes kebijakan pemerintah. Saya hanya ingin mengingatkan: ada peluang besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hilang begitu saja, padahal Babel sedang menghadapi defisit anggaran. Ini bukan tentang menyalahkan, tetapi tentang peluang emas yang luput di depan mata.
“Plat Luar Jadi Raja Jalanan, Babel Tinggal Menonton.”
Harhubnas: Momentum atau Nostalgia?
Jadi, apa arti sebenarnya upacara Harhubnas yang megah itu? Jika transportasi disebut “tulang punggung bangsa,” mengapa tulang itu justru menopang daerah lain? Pajak kendaraan dihisap ke provinsi asal, sedangkan aspal Babel menanggung beban beratnya.
Kita tidak butuh kata-kata manis.
Kita butuh keberpihakan nyata.
Kita butuh keberanian birokrasi menegakkan aturan.
Kita butuh sistem transportasi yang adil: pajak kembali membangun jalan, jembatan, dermaga, dan fasilitas di Babel, bukan sekadar seremoni dan pidato panjang.
“Harhubnas Mestinya Momentum Berani, Bukan Sekadar Nostalgia Seremonial.”
Hari Perhubungan Nasional mestinya bukan nostalgia seremonial, bukan festival bendera, bukan pula panggung swafoto pejabat. Momentum ini seharusnya menjadi titik balik keberanian Pemprov Babel untuk menertibkan, menata, dan memastikan bahwa kendaraan yang mengeruk keuntungan di daerah ini ikut membayar kewajiban pajaknya di sini. Dengan begitu, PAD bisa meningkat, jalan bisa terawat, dan masyarakat merasakan manfaat nyata.
Sindiran yang Mengandung Pesan
Dan jika Kepala Dinas Perhubungan Babel tampaknya lelah mengurusi hal-hal penting ini, mungkin Gubernur perlu menghadiahkan sebuah bangku panjang di kantor bukan sekadar tanda penghargaan, tetapi juga tempat istirahat yang layak bagi pejabat yang tampak kurang bersemangat menjaga rumahnya sendiri. Sindiran ini tentu bukan tanpa alasan: masyarakat berharap dinas yang sigap, bukan hanya sibuk mengatur lalu lintas seremoni.
Penutup: Harapan untuk Babel
Sebagai warga sekaligus pemerhati kebijakan publik, saya percaya Babel punya potensi besar untuk mandiri dan kuat secara fiskal. Potensi itu ada tepat di depan mata: kendaraan-kendaraan yang beroperasi di Babel setiap hari. Jika dikelola dengan bijak, potensi ini bisa menjadi tambahan PAD yang signifikan, bukan hanya debu yang hilang di jalanan.
Sampai itu terjadi, Harhubnas ke-55 di Babel hanya akan kita kenang sebagai upacara yang indah di atas panggung namun menyisakan getir di jalanan.
Harhubnas mestinya bukan hanya nostalgia seremonial, tetapi momentum keberanian pemerintah daerah untuk menata transportasi dan pajak. Pajak yang terkumpul disini harus kembali membangun Babel, bukan sekedar menjadi angka di Provinsi lain. Bakti transportasi untuk Negeri mestinya juga Bakti untuk Babel.
_____________________
Catatan Redaksi:
Isi narasi opini ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas penyajian artikel ini, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita sanggahan/koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sanggahan dapat dikirimkan melalui email atau nomor whatsapp Redaksi sebagaimana yang tertera pada box Redaksi.
