Oleh: Muhamad Zen

Pangkalpinang, Selasa 29 Agustus 2023

“Dek bet men (Tidak benar jika) Pj bupati Bangka kelak e urang dek keruantah jatak e (nantinya orang yang tidak jelas), mana lah banyek muat masalah mana urang luar pulik (mana sudah banyak buat masalah, mana orang luar pula). Along suroh tok Safar ulik jadi Pj Bupati Bangka e (mending suruh kakek Safar saja yang jadi Pj Bupati Bangka nya)” CELOTEH Mang Dulah warga desa Mendo di sela-sela seruputan kopinya di salah satu kedai kopi di Pangkalpinang.

ADVOKATNEWS.COM — Aspek moralitas menjadi nilai tawar yang penting bagi para calon Pj Bupati dan Wali Kota.

Karena secara elektoral mereka para calon Pj Bupati dan Wali Kota tidak melewati proses demokrasi di Pilkada Bupati dan Wali Kota, maka sudah selayaknya penempatan Pj Bupati dan Wali Kota harus benar-benar memenuhi aspek-aspek dasar di masyarakat.

Akrobat politik akan meninggi tanpa filter sosial yang bisa menggodok para calon Pj Wali Kota dan Bupati.

Bertepatan dengan agenda politik di tahun 2024 yang sudah dapat di pastikan akan banyak kepentingan-kepentingan politik yang bergulat di sana guna mempersiapkan “soft take off” untuk suksesor tahun 2024.

Lobi-lobi rendahan ala pasar kaki lima bertebaran di Kemendagri, tak jarang langkah hina ini menyandera entitas bahkan almamater tertentu.

Senada dengan opini salah satu warga Desa Mendo memang secara moral kita dan masyarakat menghendaki yang akan jadi Pj Wali Kota dan Bupati adalah orang-orang yang bisa dijadikan teladan bagi semua lapisan masyarakat.

Artinya Pj Wali Kota dan Bupati harus “zero tolerance” dengan issue korupsi dan sejenisnya, mereka harus dapat menjadi contoh bagi masyarakat di mana selain sukses dalam berkarir pun harus paripurna dalam membina keluarga harmonis.

Keinginan sederhana masyarakat terhadap calon Pj Wali Kota dan Bupati seharusnya menjadi pijakan bagi penentu kebijakan dalam hal ini Kemendagri dalam menentukan serta menempatkan Pj Wali Kota dan Bupati.

Ego sentris kedaerahan pun akan tumbuh seraya terusik jika penentu kebijakan nanti nya dalam menempatkan Pj Wali Kota dan Bupati tidak mengindahkan aspek-aspek dasar yang dikehendaki masyarakat.

Orang-orang yang akan jadi Pj Wali Kota dan Bupati harus benar-benar bersih dari isme KKN (korupsi, kolusi, nepotisme ) apalagi yang sedang dalam berperkara hukum.

Dalam bingkai persatuan sejatinya harus ada penghormatan bagi masyarakat lokal yang punya prestasi dan cukup secara kepangkatan untuk di jadikan sebagai Pj Wali Kota dan Bupati, hal ini dirasa pantas tanpa menciderai kebhinekaan.

Di samping memberi penghargaan terhadap “abdi” juga memenuhi psikologi sosial masyarakat.

Dengan kewenangan yang terbatas calon Pj Wali Kota dan Bupati hanya akan meneruskan kebijakan yang sudah di buat pejabat sebelumnya, artinya dalam hal ini nilai tawar Pj Wali Kota dan Bupati yang berasal dari lokal harus meninggi.

Pj Wali Kota dan Bupati yang akan ditetapkan beberapa pekan ke depan pertama-tama harus dapat terukur kapabilitas nya dan bukan buah dari kongkalikong busuk demi syahwat duniawi.

Penolakan sederhana dari salah satu masyarakat Desa Mendo terhadap calon Pj Wali Kota dan Bupati “selera” isme adalah pesan moral bagi Kemendagri yang dimana masyarakat telah meletakkan harapan lahirnya sebuah demokrasi .

Hal ini dipandang perlu guna menyempurnakan warna kebijakan yang telah dibuat oleh pejabat sebelumnya.

Kehadiran Pj Wali Kota dan Bupati harus menjadi perekat bagi masyarakat dan bukan jadi pemimpin sebagian bagi sebagiannya.

Penulis berharap di tangan para Pj Wali Kota dan Pj Bupati yang nantinya terpilih menduduki jabatan kepala daerah, seluruh program strategis pemerintah daerah dapat berlangsung dengan baik karena tidak adanya kepentingan politik di dalamnya.

Terakhir mari kita jaga keberagaman ini dengan saling meninggikan satu sama lain, memberikan tempat yang tinggi buat pemuda – pemuda lokal yang punya prestasi dalam bingkai kebhinekaan. (*)

MUHAMAD ZEN adalah Aktivis Muda Bangka Belitung yang aktif di berbagai organisasi, kini menjabat Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Team Operasional Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia Dewan pimpinan Wilayah Provinsi Bangka Belitung (LSM TOPAN-RI DPW Babel), Ketua Pramuka Saka Bahari Pertama Kabupaten Bangka, Mantan Ketua Harian Ormas Laskar Merah Putih Indonesia Markas Daerah Provinsi Bangka Belitung (LMPI MADA Babel), Sekretaris DPD Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi Provinsi Bangka Belitung(PJID DPD Babel) Sekretaris Pondok Aspirasi Bangka Belitung, mantan Ketua Ormas Laskar Merah Putih Indonesia Markas Cabang Kota Pangkalpinang (LMPI MACAB Kota PKP) Sekretaris Komunitas Penyelamat Negeri Serumpun Sebalai (Kompenssel) Provinsi Bangka Belitung.
Saat ini Muhamad Zen juga menjabat sebagai Pimpinan Redaksi media babelku.com dan Kepala Perwakilan media nasional advokat news.com.