- Bersama Bupati Cellica dan Gubernur Emil, Presiden Jokowi Resmikan Produk Isuzu
- Pemerintah Segera Ajukan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Perpajakan
- Usai Vicon dan Rapat Lintas Sektoral,Ini Penyampaian Kapolres Raja Ampat
- LAGI...! Perbudakan Gaya Modern, Perusahaan Abaikan Undang-Undang Ketenagakerjaan
- UPTD Puskesmas Cihara Menyangkal, Terkait Pelayanan Yang Dinilai Lambat!!
- Menkominfo Usulkan RAPI Jadi Kanal Komunikasi Pemerintah
- Warga Kecewa, Pelayanan Puskesmas Cihara Dinilai Lambat !!
- Ketua Umum Perkumpulan Advocaten Indonesia ( PAI ) : Kami Dari PAI Siap Mengawal Revisi Undang-Undang Advokat Agar Bisa Terwakili Semua Aspirasi Organisasi Advokat Tanpa Kecuali
- Melalui Program "BEKERJA", Kementan RI Tuntaskan Kemiskinan Di Kabupaten Lebak.
- Biro AKRB Sekretariat Kabinet Gelar Penyusunan ‘Road Map’ Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024
Harus Ciptakan Lapangan Kerja, Presiden Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Jangan Gunakan Barang Impor
Berita Populer
- Eggi Sudjana Ditahan di Polda Metro Jaya Selama 20 Hari
- Wagub Jawa Barat Bentuk Forum Ikatan Santri
- Sambutan Pimpinan Umum Advokat News
- Korupsi di Pusaran Jokowi
- Damkar Karawang Imbau Pemudik Matikan Listrik Sebelum Tinggalkan Rumah
Berita Terkait
- HEBOH....!!! Gara-Gara Belum Lunas, Pemilik Lahan Segel Gedung SMAN 2 Lewidamar. Ko Bisa ?0
- LOH KO BISA...! Pengguna EXIMER dan TRAMADOL Tidak Terkena Pidana!0
- Pengaruhi Pertumbuhan, Presiden Jokowi Minta Proses Pengadaan Barang APBN Dilakukan Mulai Januari0
- Pelatihan Guru Paud Diklat Berjenjang Dan SIM PKP Tahun 20190
- Jumlah Orang Bekerja Naik 2,50 Juta, Kepala BPS: Dari 100 Angkatan Kerja Terdapat 5 Penganggur0
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan, keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur pada akhirnya pasti terkait dengan kesiapan pendanaan. Tidak mungkin semua infrastruktur yang kita mau bangun bergantung pada APBN.
Karena itu, harus kreatif financing seperti Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU), alu ada PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah) dan yang lain-lainnya. Untuk daerah-daerah yang Internal Rate of Return (IRR) nya rendah, menurut Presiden, biar pemerintah yang menangani. Karena ini biasanya swasta tidak mau menyentuhnya.
“Selalu saya sampaikan, tolong tawarkan berikan prioritas pada swasta dulu, kalau swasta nggak mau, silakan BUMN mengerjakan, terutama yang internal rate of return nya rendah karena ada suntikan payment. Kalau BUMN nggak mau dikerjakan oleh pemerintah,” jelas Presiden.
Presiden mengingatkan juga agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jangan ambil semuanya. Berikan ruang bagi swasta termasuk para pengusaha lokal untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur ini.
“Ini selalu
banyak sekali kontraktor lokal provinsi, kabupaten/kota berkeluh kesah kepada
saya, “pak kok semuanya diambil BUMN?”. Saya sudah perintahkan ini, tidak
sekali dua kali. Dan saya harapkan 5 tahun ke depan peran swasta, peran
kontraktor lokal betul-betul bisa diberikan ruang yang sebesar-besarnya,” tegas
Presiden ser
