Advokatnews|Bener Meriah, Bupati Bener Meriah yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Sukur, S.Pd. M.Pd, Dinas Pendidikan Dayah, MPD dan Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Bener Meriah, Kabag Humas dan Protokol Wahidi, S.Pd. MM, Kasubag Informasi dan Publikasi Syafrianda, SE mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A. dan Menteri Dalam Negeri Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D Tentang Kebijakan Pembelajaran dimasa Pandemi Covid19 secara virtual dengan menggunakan aplikasi zoom metting di Media Centre Kabupaten Bener Meriah, Rabu, (02/09/2020)

Mendikbud Nadiem Anwar dalam kesempatan itu menjelaskan, Kemendikbud telah melakukan berbagai macam inisiatif sejak isu pendemi ini menjadi isu yang kritis, di Maret 2020 kita membatalkan UN yang mungkin menciptakan resiko kesehatan yang sangat parah, kita juga menentukan Ujian Sekolah tidak perlu mengukur ketuntasan kurikulum, ujian sekolah itu adalah ujian kelulusan dari sekolah masing-masing yang tadinya harus mengukur ketuntasan kurikulum, kita sudah bebaskan tidak perlu ketuntasan kurikulum, kata Mendikbud.

Selanjutnya kata Mendikbud, sekolah yang belum mengikuti ujian sebelumnya bias, dia punya opsi untuk menggunakan nilai 5 semester terakhir untuk menentukan kelulusan siswa, ini untuk menjawab kecemasan masyarkat bahwa Cuma karena pandemic Covid siswa-siswa ada yang tidak lulus, sebutnya.

“Jawabannya adalah ada berbagai macam instrument yang bisa dugunakan untuk menentukan kelulusan siswa, dan ini sudah ditetapkan oleh Kemendikbud,” tegas Nadiem.

Lebih lanjut Mendikbud menerangkan, bulan Maret dan April 2020, kami melakukan penyediaan kuota gratis, kami merelokasikan anggaran Dikti Rp. 400 Miliar untuk semua rumah sakit pendidikan dan fakultas kesehatan untuk membantu gugus tugas, kami juga segera membuat belajar dari rumah melalui TVRI yang alhamdulillah cukup mendapat sambutan yang luar biasa, ungkapnya.

“Mohon sekali dukungan para Kepala Daerah ataupun Kepala Dinas untuk mengingatkan dan memberikan kepastian bahwa Dana BOS dan Dana BOP PAUD bisa digunakan untuk semua protocol kesehatan dan semau kebuptuhan PJJ sampai dengan kuota siswa,” Mendikbud menegaskan.

“Kami baru saja mendapat kabar gembira dimana kami dapat mengamankan anggran sebesar 7,2 T, untuk subsidi kouta data internet, siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama 4 bulan, ini merupakan Kepala Sekolahyang bertanggung jawab untuk akurasi data nomor Hp para siswa di Dapodik, benar atau salahnya nomor Hp ini tanggung jawabnya ada di Kepala Sekolah masing-masing, dan untuk segera menginput datanya, Kepala Dinas maupun Kepala Daerah mohon untuk mengingatkan para kepala sdekolah didaerah masing-masing,” jelasnya.

Sementara Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan, kita memang harus bekerja keras dengan situasi baru ini, dengan perinsip untuk bidang pendidikan proses belajar mengajar tetap bisa berjalan namun kita juga harus ,mencegah agar tempat-tempat pendidikan, sector pendidikan tidak menajdi klaster baru penyebaran Covid-19, kata Tito.

Menghadapi situasi ini maka salah satu sudah dilakukan, pemerintah pusat memberikan deadline tapi juga memberikan diskresi kepada kewilayahan, kita adalah Negara yang sangat besar, dengan penduduk nomor 4 terbesar disunia, 3 time zoon, 17.000 pulau, keluarga kita ada yang digunung, ada yang dikota, ada yang dipantai, dilembah dan dipulau.Oleh karena itu pengelolaan dan jurus-jurus yang kita lakukan untuk membuat proses belajar mengajar tetap berjalan disektor pendidikan tapi juga amaan dari Covid-19 ini memerlukan keserempakan antara pusat dan daerah, terangnya.

“Pemerintah pusat telah mengeluarkan SKB 4 Menteri No. 116.4536/SD yang dikeluarkan tanggal 7 Agustus 2020 diantaranya berisikan untuk zona hijau dan kuning dilaksanakan pertemuan tatap muka untuk menghidupkan kembali kegiatan proses belajar mengajar, tapi tetap melakukan pembatasan tidak dilaksanakan di zona merah dan orange,” jelas Tito. (charim).