Advokatnews|Aceh Tengah-Front Pembela Tanah Air (PETA) Kabupaten Aceh Tengah menggelar kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) yang dilaksanakan di gedung pendari, minggu. Keberadaan pengurus baru organisasi tersebut mendapat keritikan dari Sekjend Peta lama karena menyalahi aturan, Kamis (24/09/2020).

Sekretaris Djendral (Sekjend) front Pembela Tanah Air (PETA) AI Taharudin lewat press releasnya mengatakan, pengurus yang diangap sah dalam sebuah organisasi masyarakat yakni berdasar hasil musyawarah yang penyelenggaraannya sesuai anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART). Dalam musyawarah yang berlangsung di beberapa hari yang lalu, terpilih sebagai Ketua baru Abdullah MK.

” Miris pada saat ini diakibatkan salah satu oknum yang berambisi menduduki salah satu jabatan dengan jalan yang menyalahi aturan organisasi”.

“Di anggaran dasar sudah mengatur detail bagaimana satu organisasi memilih ketua atau susunan pengurus, seperti lewat musyawarah,” katanya.

Taharudin berpendapat, sah tidaknya satu kepengurusan organisasi masyarakat bukan karena sudah mendapat persetujuan atau SK, melainkan berdasar hasil pemilihan, sesuai anggaran dasar atau tidak. Konteksnya, bukan di SK . Terpilihnya ketua dan pengurus organisasi harus berdasar forum musyawarah yang dihadiri keterwakilan pengurus dari 14 Kecamatan. Ironisnya, diduga hanya dihadiri keterwakilan keluarganya sendiri.

Lanjut Taharudin, tujuan Peta sangat mulia menjadikan pengurus sejahtera,bersatu dan garda terdepan membela tanah air ini sebagai tameng melawan kelompok-kelompok radikalisme yang ada di Indonesia pada umumnya. Seperti ini pembentukan pengurus dapat memecah belah antar sesama anggota Peta. (Pahmisyah Pitra).