Advokatnews | Article
Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset sekaligus beban bagi sebuah negara, oleh karena itu permasalahan SDM menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia dan bukan hanya pemerintah.

Salah satu permasalahan SDM adalah tentang angkatan kerja. SDM Usia Produktif/UP (Usia kerja/usaha) akan menanggung beban SDM Usia Non Produktif/UNP (Usia sekolah/lansia) dan SDM Usia Produktif Non Produktif/UPNP (Usia kerja/usaha yang tidak/belum kerja/usaha).

SDM UPNP tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain adalah kemauan/modal kerja/usaha, pendidikan/kemampuan yang tidak/belum terserap dalam kualifikasi lapangan kerja/usaha, keputusan/kebijakan keluarga dan lain-lain.

Sedangkan faktor eksternal adalah tidak/belum seimbangnya antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja/usaha.

Salah satu masalah tenaga kerja skala nasional adalah masalah tenaga honorer
pada instansi pemerintah. Penyerapan tenaga kerja pada sektor pemerintah bukan merupakan solusi primer, karena pemerintah bukan lembaga profit dan anggarannya berdasar pada penerimaan pajak, retribusi, pinjaman, dan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang. Penyediaan tenaga kerja pada sektor pemerintah merupakan perimbangan antara kebutuhan tenaga kerja dengan alokasi anggaran yang sesuai dengan standar alokasi beban anggaran.

Jika persentasi beban anggaran tenaga kerja melebihi standar maka dapat mempengaruhi keputusan/kebijakan pemerintah dalam menentukan skala prioritas, kualitas dan kuantitas pembangunan serta penyelenggaraan
pemerintahan.

Penyediaan tenaga honorer merupakan pendukung kinerja PNS dari segi
kuantitas bukan kualitas. Evaluasi kinerja PNS wajib dilaksanakan sebelum menyusun kebutuhan tenaga honorer. Standar kinerja dan produktifitas PNS secara maksimal diharapkan dapat menekan kebutuhan tenaga honorer. PNS dengan hasil evaluasi kinerja minimum, dapat dikenakan sanksi baik ringan sampai terberat (Pemberhentian).

Sehubungan dengan hal tersebut, kemampuan dan kompetensi tenaga honorer wajib diperhatikan dari mulai proses penerimaan sehingga dapat tercapai kinerja dan produktifitas berdasarkan kualitas bukan kuantitas. Hal tersebut dalam rangka mencapai
efektifitas, produktifitas, dan profesionalisme ASN yang sesuai dengan standar serta tingkat kesejahteraannya.

Tenaga honorer secara umum dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok.
Kelompok pertama adalah kelompok dengan usia diatas 35 tahun dan masa bakti diatas
10 tahun, kedua adalah kelompok usia dibawah 35 tahun dan masa bakti dibawah 10 tahun.
Kelompok pertama adalah yang paling membutuhkan kebijakan khusus sebagai penghargaan atas pengalaman dan pengabdiannya dengan tetap memperhatikan sarat dan standar pengangkatan PNS dan PPPK bagi tenaga honorer. Kelompok pertama merupakan kelompok prioritas bagi pengangkatan PNS dan PPPK karena tidak dapat mengikuti seleksi CPNS dan PPPK secara umum (Usia diatas 35 tahun), sedangkan kelompok kedua adalah kelompok dimana mereka masih mempunyai kesempatan untuk
mengikuti seleksi CPNS dan PPPK secara umum.

Kuantitas tenaga honorer yang sangat besar dan tersebar pada seluruh instansi
pemerintah diperlukan solusi yang bijak, efektif dan efisien serta berkesinambungan dalam penyelesaiannya. Solusi yang dijalankan oleh pemerintah sebaiknya tidak hanya terbatas pada skema penerimaan/pengangkatan CPNS dan PPPK bagi tenaga honorer, tetapi juga bekerjasama dengan berbagai instansi untuk menyusun solusi alternatif.

Hal ini membutuhkan sinergi antar instansi yang tidak hanya sebatas BKN dan Kemenpan RB, tetapi juga melibatkan Kemenaker, BUMN, UMKM, Investasi dan instansi terkait.
Tenaga honorer yang tidak lolos/termasuk dalam pengangkatan CPNS dan PPPK, dapat
diarahkan/diserap pada sektor BUMN, Swasta dan Wirausaha sesuai dengan kualifikasi
dan kompetensinya. Hal tersebut dimaksudkan agar penyelesaian tenaga honorer tidak menimbulkan gejolak dan masalah SDM UPNP baru. Hal ini juga berlaku bagi PNS dengan hasil evaluasi kinerja sangat minimum, sehingga tidak terjadi hasil kinerja ASN yang hanya rutinitas tanpa produktivitas yang maksimal.(RN/Red)