Advokatnews, Lebak | Banten – Polemik di Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak – Banten terkait ucapan arogansi yang diduga kuat di lakukan oleh oknum Kepala Desa (Kades) Mekarjaya masih terus bergulir dan masih jadi pergunjingan di tengah-tengah masyarakat dan menuai tanda tanya lantaran belum ada kepastian konsekuensi logis apa yang akan di terima oleh Kades.

Yusren Matondang selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekarjaya menyampaikan sikapnya baik secara pribadi maupun secara kelembagaan dirinya akan bersikap netral dalam menyikapi polemik ini.

“Insya Allah kami akan netral, dan tidak ada unsur keberpihakan. Kami harap ini segera selesai karena kondusifitas di desa ialah yang paling utama”. Ungkapnya tegas saat ditemui awak media dikediamnnya, Rabu, (20/01/2020).

Menurut Yusren, pria asli asal medan ini menjelaskan, bahwa pihaknya masih menunggu sanksi apa yang akan di berikan oleh dinas terhadap kedes untuk menjadi dasar pihaknya (BDP, red) kedepan.

“Sebetulnya kami masih mengunggu, bahkan barusan saya ke kantor desa belum ada surat apapun baik dari dinas maupun dari inspektorat. Intinya ketika kami sudah menerima salinan keputusan atau rekomendasi, tidak menutup kemungkinan kedepannya kami akan mengadakan musyawarah kembali”. Beber pria yang sudah tiga periode menjabat sebagai ketua BPD Mekarjaya ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak Banten, H. Babay, mengaku jika pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak inspektorat, Namun sampai saat ini belum ada jawaban.

“Pihak dinas masih menunggu karena apapun hasilnya ini ranahnya ada di inspekorat Kabupaten Kebak”. Ujarnya singkat saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan seluler.

Pandangan Sikap dari Forum Komunikasi LSM

Akan tetapi, Yayat Ruyatna selaku Ketua Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (FK-LSM) Kabupaten Lebak menyayangkan atas sikap dari dinas terkait yang terkesan pasif dalam menyikapi persoalan Kades tersebut. Karena lanjut Yayat, seharusnya pihak dinas dan inspektorat harus lebih pro aktif, sehingga tidak terkesan pasif dan menuai tanda tanya terhadap publik karena hal ini menyangkut masyarakat.

“Semestinya, ini harus sesegera mungkin mengambil keputusan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Untuk itu, kami akan selalu mengawal persoalan sampai tuntas”. Tandasnya. (Apip).