Advokatnews|Aceh Tengah-Untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam status Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada satu wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. Perjuangan Provinsi ALA sebuah instrupsi Politik atas Ketidak Adilan Kekuasaan Pemerintah Aceh terhadap warga wilayah tengah dan tenggara Aceh kata Almisry di Cafe Hitam Putih Takengon.(05/10/2020).

Lebih lanjut kata Pemuda asal Kecamatan Linge yang komitmen terhadap pemekaran, Almisry,perjuangan ALA itu kita akan meminta kewenangan khusus untuk mengelola dan mengurus kepentingan daerah (wilayah tengah,tenggara Aceh) termasuk di dalamnya dalam mengelola sember daya manusia dan sumber daya alam yang selama ini dieksploitasi oleh elit Provinsi Aceh. Enam (6 ) Kabupaten/kota yang tergabung di Propinsi ALA adalah negeri kaya tetapi hanya jadi zona ekpresi kepentingan para elit di pusat kekuasaan Aceh.

“Propinsi ALA wilayah kaya dan bersejarah bagi republik indonesia tetapi selama puluhan tahun kita hanya menunggu belas kasih pemerintah Propinsi Aceh untuk membangun infrastruktur untuk rakyat. Bukan rahasia lagi, bahwa semua paket pembangunan infrastruktur untuk Aceh bukan di dapat dengan gratis”.

Almisry kembali menegaskan, Semua dana dan paket proyek nasional harus ke Propinsi Aceh harus di dapat dengan upeti. Kalau gubernur, bupati/walikota dan semua jajaran kadis di Provinsi dan kab/kota berani bersaksi saya yakin mereka mengiyakan apa yang saya sampaikan.

“Kondisi ini mirip hubungan daerah taklukan, ada upeti ada perhatian. Kepala Daerah yang berani menentang kerakusan elit Aceh mereka akan jadi target operasi baik hukum maupun politik”.

“Lalu apa tujuan kita berjuang untuk meminta Provinsi ALA ? Kita ingin pulihkan kehormatan negeri ini sebagai negeri pemilik sumberdaya alam dan sejarah besar. Kita ingin kembalikan harga diri rakyat negeri ini”, ungkapnya.

“Tetapi saya paham, otak sebagian kita ini terlalu lama dicuci dengan paradigma sentralistik. Seolah pemerintah Aceh itu penentu nasib kita. Mentalitas kita juga terlalu lama dilatih sebagai budak, seolah-olah pemerintah Aceh adalah tuan dan majikan yang setiap titahnya harus diikuti tanpa protes”,katanya.

Tambah Misry, karena itu bagi saya ide perjuangan ALA dalam otonomi khusus tidak sekedar intrupsi politik tetapi juga upaya mengembalikan mentalitas kita sebagai orang yang merasa terzolimi yang ingin merdeka dan berani menyampaikan protes dan terobosan politik bagi kepentingan kemakmuran wilayah tengah tenggara Aceh.

“Kita sungguh berharap perjuangan ALA dalam otsus akan mendorong tercapainya understanding dan tercapainya kesepakatan politik, political settlement antara Politisi ALA dengan pusat kekuasaan tentang kekhususan kita dalam mengelola negeri ini”.

“Jangan pernah berfikir untuk di hormati jika kita terus berfikir sebagai budak dan tidak berani mengintrupsi ketidakadilan politik Negeri ini”,tutup Almisry.(Pahmisyah Pitra).