Advokatnews|Aceh Tengah-Pemerintah Desa Kejurun Syiah Utama Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah melakukan musyawarah desa penetapan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2021. Berlangsung di Kantor Desa setempat , Senin (11/01/2021).

Kepala Desa Kejurun Syiah Utama Sastrawandi Mengatakan, rapat musyawarah bersama perangkat Desa, BPD, dan tokoh masyarakat untuk menyikapi rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021, hal ini di lakukan untuk menindak lanjuti musyawarah yang telah di lakukan Sebelumnya setelah di adakannya musdes. Dalam proses musyawarah bersama Badan permusyawaratan desa (BPD), Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati keputusan bersifat penting.Sisi lainnya, Sastrawandi mengapresiasi keaktifan seluruh Tenaga Pendamping Profesional Indonesia Kecamatan Bintang. Meskipun, sampai saat ini Surat Perintah Tugas (SPT) belum ada. Para Pendamping tetap komitmen memfasilitasi terlaksananya musyawarah penetapan peraturan APBdes tahun anggaran 2021 khususnya Desa Kejurun Syiah Utama pada umumnya Desa-Desa di Kecamatan Bintang. ‘saya tidak bisa membalas jasa para Pendamping, hanyasannya kita serahkan kepada Allah cetus Kepala Desa Kejurun Syiah Utama sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Bintang, Sastrawandi.

Ditambahkan Pendamping Lokal Desa Kejurun Syiah Utama , Subhandi dalam sambutannya mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

Masih kata Subhandi,menurut UU 32/2004 dan PP 72/2005 menyebutkan sumber-sumber pendapatan desa meliputi :
pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah,bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa,bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan,hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat”.

“APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa”.

“Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. hal tersebut merupakan rangkaian akhir proses perencanaan pembangunan desa”, terang Subhandi .

“Peroses penetapan ini merupakan langkah terakhir dalam peroses penetapan perencanaan pembangunan sebisa mungkin semua unsur masyarakat terlibat dalam mengawasi penggunaan dana desa,” katanya.

Subhandi berharap dalam pelaksanaan pembangunan desa kedepan betul-betul tepat sasaran dan akuntabel, semua unsur mendapatkan manfaat dari berkah dana Desa yang telah dialokasikan Pemerintah Pusat.

Turut hadir dalam musyawarah tersebut Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Syaifanur, Tokoh Pemuda Sapdin Rapi, S. Pd. seluruh perangkat Desa, Ketua RGM (BPD-red) dan anggotanya, dan masyarakat Desa Kejurun Syiah Utama . (Pahmisyah Pitra).