Advokatnews|Jakarta Pusat – Ketua Umum Solidaritas Merah Putih(SOLMET) sekaligus Penanggung Jawab Nasional Deklarasi Setia Tegak Lurus 2024 Bersama Jokowi, Silfester Matutina, SH mengharapkan Pemerintah agar memilih PJ Kepala Daerah yang Setia dan Tegak Lurus serta loyal terhadap Presiden, Pancasila dan NKRI. Hal ini di kemukakan Silfester Jumat Sore, 1 April 2022 di depan halaman Gedung Utama Kemensetneg, Kompleks Istana Merdeka seusai bersilahturahmi dengan Mensesneg Pratikno.

“Tadi diterima berdiskusi dan silahturahmi dengan Bapak Mensesneg, sebagai anak bangsa, kami mengusulkan kepada Pemerintah dalam hal ini kepada Pemerintah agar betul betul memilih dengan tepat sejumlah PJ Gubernur, Bupati/Walikota yang akan segera dilantik menggantikan Gubernur, Bupati/Walikota yang akan berakhir masa tugasnya di 2022, 2023 dan 2024. Ada sekitar 272 Daerah baik di Provinsi ataupun Kabupaten/Kotamadya. Dan mereka ini mempunyai kewenangan yang penuh selayaknya Gubernur/Walikota/Bupati yang terpilih oleh Pemilu,” ungkap Silfester.

Menurutnya Silfester, PJ Kepala Daerah ini akan sangat penting dalam rangka menyukseskan semua agenda Pembangunan Nasional dibawah komando Presiden dan sebagai perpanjang tangan Presiden di Daerah Daerah. Jangan sampai PJ Kepala Daerah yang diangkat adalah kepanjangan tangan atau partisan dari Parpol atau Kelompok Dinasti Politik dan Bisnis terlebih paling berbahaya pendukung Khilafah.

“Ini sangat berbahaya karena otomatis mereka tidak akan loyal kepada semua visi misi, program dan garis kebijakan Presiden, melainkan akan mengutamakan kepentingan Partai dan Golongannya terlebih harus benar benar di antipasi mereka yang tidak mendukung NKRI dan Pancasila ”tandasnya.

Selanjutnya ia Menegaskan, selain akan berdampak jelek terhadap kesuksesan Presiden memimpin Indonesia hingga 2024, juga akan membuat situasi politik yang tidak baik menjelang Pemilu 2024 karena mereka akan tidak netral dan lebih memilih menguntungkan Partai dan Golongannya dalam menghadapi tahun politik menuju Pemilu 2024.

“Jadi selain setia, tegak lurus tentunya harus loyal terhadap Presiden, Pancasila dan NKRI,”imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan Silfester, sebaiknya para PJ Kepala Daerah haruslah orang yang benar benar profesional dan bisa merangkul semua elemen serta mengetahui situasi psikologis dan budaya daerah yang dipimpinnya. Apalagi jelang tahun 2024, konstelasi dipastikan memanas, karena pesta demokrasi ini berbeda dengan sebelumnya, pada saat itu akan ada pileg, pilpres dan pilkada.

“Untuk itu, diharapkan yang akan menjadi PJ Gubernur/Bupati /Walikota adalah sosok yang memenuhi dan bisa mengamankan situasi dan kondusifitas daerah,”ujar Silfester.

“Selain mengusulkan kriteria mengenai PJ Kepala Daerah, tadi kami juga meminta agar Pemerintah dan pihak pihak terkait Tegas dalam rangka menghabisi Oknum Mafia Hukum dan Bisnis yang selama ini telah menzolimi dan menyengsarakan jutaan rakyat kita, karena masih banyak kasus tanah dan tambang yang belum beres, monopoli ekspor impor dan penyelundupan seperti minyak goreng, migas, perikanan, pertanian, perdagangan dan lain lain. Termasuk Mafia kasus Investasi Bodong.

“Sudah banyak rakyat yang jadi korban terzolimi dan ini juga turut menurunkan wibawa dan kinerja Presiden. ”tutup Silfester”. (Red).