Ketua Umum PAI Apresisasi Kejagung Terkait Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan

0
241

Perja-15-Tahun-2020

Advokatnews|Jakarta – Kejaksaan agung republik indonesia, pada bulan Juli 2020, mengeluarkan surat keputusan kejaksaan agung republik Indonesia, perihal penghentian penuntutan terhadap terdakwa.

Peraturan tersebut tertuang dalam surat nomor 15 Juli tahun 2020, bahwa pada pokok intinya, jaksa penuntut umum berhak menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu jika para pihak sudah sepakat berdamai.

Dalam surat tersebut jaksa penuntut umum bisa menjadi mediator diantara para pihak yang berperkara. Jika para pihak sudah bersepakat berdamai maka jaksa penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dan pembebasan terhadap terdakwa dari dalam kurungan penjara.

Menanggapi hal itu, Dr. Sultan Junaidi.S.Sy.MH, selaku Ketua Umum Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI) mengapresiasi langkah kejagung terkait Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

“Terkait Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tersebut, Tentu saya sangat mengapresiasi langkah kemajuan yang di capai oleh Kejaksaan Agung dalam menerapkan hukum di Indonesia. Keputusan itu merupakan keputusan yang tepat, karena kembali kepada ruh Dasar Hukum Negara kita, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kata “Musyawarah dan Mufakat”.

Menurutnya, Keputusan tersebut sangat banyak sisi positif lainnya yang diantaranya dapat mengurangi beban pemerintah dalam anggara warga binaan di lembaga permasyarakatan.

“Selama ini kita ketahui bahwa anggaran pemerintah sangat besar sekali untuk memberi makan para warga binaan, dan lembaga pemasyarakatan pun sudah semuanya over kapasitas, dan ini tentunya kita harus terus mendorong demi kemajuan hukum di negara kita”. Imbuhnya.

Kemudian, lanjut Dr. Sultan, surat keputusan tersebut juga sangat seirama dengan keputusan mahkamah agung terkait penyelesaian perkara yang nilai kerugiannya di bawah 3 (Tiga) juta rupiah, agar tidak di proses lebih lanjut dan dilakukan perdamaian (Dading) diantara para pihak”. Paparnya.

“Sebagai seorang advokat tentu para advokat bisa melakukan kemajuan hukum dengan melakukan Mediasi Penal, yakni menyelesaikan perkara diluar persidangan dengan azas musyawarah dan mufakat diantara para pihak yang berperkara. Dan advokat juga dapat menjadi sebagai mediator dalam proses perdamaian tersebut, kemudian membuatkan Akta Van Dading (Akta Perdamaian/ Kesepakatan Para Pihak). Yang mana hal tersebut kembali kepada hati nurani dan itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan cara musyawarah dan mufakat demi terciptanya perdamaian yang sesungguhnya,”

Tak hanya itu, Dr. Sultan juga mengungkapkan bahwa sisi positif lainnya selain mengurangi beban APBN, juga dapat meringankan beban penumpukan perkara di kepolisian. Menyelesaikan terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan Negeri (PN), yang mana hal itu juga dapat menghemat biaya proses perkara dan menghemat waktu.

“Maka sudah sepatutnya kita sambut dan berikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Burhanuddin atas Keputusan Tersebut.” Tutupnya. (Red).