Advokatnews,Takalar|Sulawesi Selatan -Kementrian  Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia meluncurkan katalog Sektoral Pendidikan dan Sistem Informasi Pengadaan Sekoah (SIPLAH) guna mendukung pengadaan barang dan Jasa (PBK) disekolah dalam menggunakan dana Bantuam Oprasional Sekolahq(BOS) Reguler

Hal ini diungkapan  Didik Suhardi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud, bahwa sebagai penyusuain amanat dan kebijakan Pemerintah untuk penguatan tata kelola keuangan Pendidikan melalui Perpres PBJ Pemerintah Nomor 16 tahum 2018, SIPLAH juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektivitas serta pengawasan PBJ sekolah yang dananya bersumber dari dana BOS Reguler di Kemendikbud

Namun apa jadinya jika keberadaan SIPLAH tersebut ada juga yang memanfaatkan dengan mencari keuntungan

Di salah satu Sekolah Dasar Negeri 53 Sauleya, Kecamatan Polong Bangkeng Utara (Polut) Kabuapten Takalar , yang dipimpin Kepala UPT SD No 53 Sauleya Hasnah Syam,S.pd, saat ditemui Wartawan di sekolahnya (18/7) belum lama ini .mengakui jika ia telah melakukan belanja Siplah dengan menggunakan anggaran dana Bos Reguler.

” Kalau tahap kedua ini pencairan dana bos kami sudah Siplah seperti pada pembelanjaan Media, Surat Kabar, Tabloid atau Majalah semua sudah menyetor Siplahnya ada sekitar 9 media kita lakukan pembayaran melalui transfer rekening ke masing- masing pemegang media,” ujarnya.

Ditanya tentang jumlah dana yang ditrasnfer ke masing masing media, Kepala Upt SD Negeri No 53 Sauleya Polut ini , Hasnah mengakui setiap media dibayar lima bulan sebesar Rp .500 ribu.

” Untuk pencairam dana Bos di tahap kedua ini, kami bayar mereka Rp 500 ribu melalui transfer, sesuai penawaran masing- masing sekolah yang seragam dengan harga yang di cantumkan di Siplah sebesar Rp 100 ribu   per bulan, jadi kalau 5 ( lima ) bulan di tahap dua ini berarti totalnya tiap media menerima Rp 500, jadi kalau yang dikalkulasikan dari sembilan langganan media yang diterima , itu mencapai sekisaran Rp.4.500.000 (empat juta limaratus ribu rupiah ),” tuturnya.

Lanjut Kepsek ia juga mengakui dihadapan wartawan bahwa pembayaran yang ditransfer kepada masing masing Media itu dikembalikan lagi ke pihak sekolah.

” Kami transfer ke masing masing Media sebesar Rp 500 ribu selama  pembayaran media lima  bulan, itu dibagi dua mereka mengembalikan ke sekolah sekitar Rp 250 ribu, jadi sisa yang diterima pihak pengelola media hanya Rp 250 ribu, ,sesuai kesepakatan rekan media yang berlangganan,” ujarnya.

Hal ini sangat menjadi perhatian sejumlah pengelola media mengeluhkan adanya perbedaan pelayanan .disamping itu salah seorang pengelola media yang enggan disebutkan namanya sangat menyayangkan ulah kepala sekolah dengan sengaja mengambil keuntungan terhadap langganan media dengan dugaan mengeluh bungkam dana bos karena harga kwitansi pembayaran melalui siplah itu dimainkan dengan membayar nominal yang ditentukan dan dikembalikan sebagian buat jatah kepala sekolah .( Hf )