Advokatnews || Klaten – Jawa Tengah – Berita mengenai oknum DPRD Jawa Tengah Klaten, yang diduga melakukan percaloan izin terkait tambang pasir yang sertai dengan pelecehan sexsual terhadap seorang wanita hingga saat ini belum ada tindakan dari DPP Partai Demokrat, kamis, 24/03/22.

Adapun hasil dari Tim Pencari Fakta yang di bentuk, sudah memberikan laporan nya kepada DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, perihal HS, namun sampai saat belum juga ada sanksi yang di berikan oleh DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, malah seolah-olah melempar lempar media ke sana kemari untuk menutupi hal ini.

Hingga kamis, 24/03/22, awak media mencoba kembali mendatangi Kantor DPRD Klaten guna klarifikasi pada HS perihal dugaan yang telah terjadi, namu keadaan kantor DPRD Klaten sangat sepi, bahkan tidak ada 1 orangpun untuk membuatkan laporan kunjungan ke kantor DPRD Klaten.

Atas terjadinya penyalagunaan jabatan dan wewenang serta sikap bungkam yang di perlihatkan oleh DPD Klaten juga DPP Demokrat, seakan-akan membiarkan hal itu terjadi, dan membuat para awak media kecewa dan pensaran (Red)