PANGKALPINANG – Advokat news. com // Masyarakat kota Pangkalpinang mengeluhkan lonjakan harga elpiji 3kg hingga tembus 50 ribu per tabung, lonjakan harga LPG subsidi ini disebabkan karena LPG subsidi yang tersedia di pangkalan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.

Yolanda (35) ibu rumah tangga warga kelurahan selindung kecamatan Gabek kota pangkalpinang mengeluhkan, dirinya sulit mendapatkan gas ukuran 3kg di wilayahnya.

Dia menceritakan, tak jarang harus berkeliling ke beberapa kecamatan lain di kota pangkalpinang untuk bisa mendapatkan gas elpiji bersubsidi. ketika dapat pun harga gas melon itu cukup mahal dan harganya pun bervariasi ada yang jual dengan harga 30 ribu hingga 50 ribu per tabung, terangnya.

“Sudah harganya mahal terus susah didapatkan” Kata ibu Yolanda saat ditemui wartawan media ini, rabu (30/11/2022).

Ibu tiga anak ini juga mengatakan, sudah beberapa bulan ini gas 3kg mulai langka di wilayahnya.

Sementara itu, Ancah Satria Sekretaris LSM Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Bangka Belitung (lsm Topan RI DPW Babel) mengatakan, hal ini sebenarnya adalah lagu lama yang acap kali terjadi dan terbukti merugikan konsumen karena harus membeli dengan harga yang melambung tinggi, ujar Ancah.

Kata Ancah Satria, salah satu pemicu kelangkaan gas 3kg adalah perbandingan harga yang sangat jauh berbeda antara gas elpiji 3kg dengan elpiji 12 kg, akibatnya banyak pengguna gas elpiji 12kg berpindah menjadi pengguna gas elpiji 3kg.

Selain murah, banyak konsumen pengguna gas elpiji 12kg berpindah ke 3kg karena dianggap lebih praktis, mudah dibawa bahkan konsumen yang kaya pun tak malu malu menggunakan gas elpiji 3kg karena alasan ini, ungkap Ancah.

Akibat perbandingan harga yang jomplang dan penyimpangan distribusi maka terjadi migrasi / perpindahan dari pengguna 12kg menjadi pengguna 3kg , karena harga 12kg dianggap sangat mahal sementara harga 3kg sangat murah karena disubsidi pemerintah, sebut Ancah.

Kondisi ini makin di perparah dengan dugaan penyimpangan/ pengoplosan oleh distributor dan atau agen nakal demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Oleh sebab itu pemerintah daerah harus serius untuk meningkatkan pengawasan terhadap potensi penyimpangan distribusi, pemda harus turun kelapangan untuk melakukan pengawasan lebih intensif, jangan hanya berpangku tangan saja, ujarnya.

Berikan Sanksi tegas bagi oknum distributor yang terbukti melakukan malpraktik distribusi dan melakukan pengoplosan, dan kepada APH harus lebih mampu menunjukkan taringnya untuk melakukan penindakan, terlebih lagi PT Pertamina juga harus tegas untuk memutuskan hubungan kerjasama dengan distributor nakal.

Lebih lanjut Ancah Satria mengatakan, Tanpa itu semua maka penyimpangan distribusi dan pelanggaran hak hak konsumen menengah kebawah akan terus di perkosa, karena bagi masyarakat menengah kebawah untuk mendapatkan gas elpiji dengan harga yang terjangkau adalah hak yang harus dijamin oleh negara, pungkasnya@ Zen Adebi.