DPR RI Resmi Sahkan 37 RUU Pada Prolegnas 2020

0
51

Advokatnews|JAKARTA – Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan sebanyak 37 rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 hasil evaluasi.

Keputusan pengesahan Prolegnas Prioritas 2020 hasil evaluasi ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan seluruh anggota dewan yang menghadiri Rapat Paripurna.

“Apakah laporan Baleg atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Prolegnas Prioritas RUU Prioritas 2020 dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (16/07/2020).

“Setuju,” jawab seluruh anggota dewan yang menghadiri Rapat Paripurna DPR.

Selain itu, adapun berikut daftar 37 RUU Prolegnas Prioritas 2020 hasil evaluasi yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR tersebut ialah :

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
2. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
4. RUU tentang Jabatan Hakim;
5. RUU Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
8. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba);
9. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan;
10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
11. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan;
12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan nasional;
13. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
14. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI);
15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI;
16. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (HIP);
17. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;
18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;
19. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat;
20. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;
21. RUU tentang Ketahanan Keluarga;
22. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol;
23. RUU tentang Profesi Psikologi;
24. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama;
25. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional;
26. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus law);
27. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus law);
28. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun; 2001 tentang Otsus Papua;
29. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi;
30. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;
31. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
32. RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus law);
33. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
34. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia;
35. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
36. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
37. RUU tentang Daerah Kepulauan. (Red)