Advokatnews, Sampit | Kalteng – Di kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kotawarngin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng), untuk membikin sertipikat tanah yang berbayar melalui loket resmi yang berada dikantor tersebut kalau diurus sendiri diproses sangat lama dan terkesan dipersulit. Tetapi kalau pembuatan sertipikat tanah tersebut dilakukan melalui calo yang terindikasi sudah bekerjasama dengan orang dalam, maka secepat kilat akan selesai.

Hal tersebut dirasakan sendiri oleh Riduansyah salah satu warga Kotim ketika menguruskan sertipikat milik adiknya bernama Wahidinur dikantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kotawarngin Timur (Kotim), Menurut Riduansyah dia mengurus proses sertipikat tersebut sejak bulan Maret 2019 dan sampai bulan Desember 2020 belum ada tanda-tanda akan selesai.”Ini waktunya hampir dua tahun”, jelasnya.

Ketika dia mendaftarkan permohonan untuk membikin sertipikat tersebut lokasi tanahnya ada dua. Satu dijalan Iskandar Sampit, satunya berada didesa Telaga Baru kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotim, Kalteng. Setelah melengkapi semua persyaratan yang sudah ditentukan, Riduansyah disuruh membayar diloket yang sudah tersedia. Setelah membayar untuk dua berkas sekaligus, sebulan kemudian dia mjendapat telpon bahwa tanahnya akan diukur oleh dua orang petugas dari kantor ATR/BPN Kotim.

Ketika mau mengukur untuk lokasi pertama yang berada dijalan Iskandar Sampit, dua orang petugas ukurnya belum melaksanakan tugasnya, tiba-tiba saja berkata bahwa tanah tersebut tidak bisa diukur karena dibelakang rumah tersebut ada sungai Mentaya dan duit pendaftaran yang sudah disetor tidak bisa ditarik lagi karena sudah masuk kas negara. Riduansyah pun jadi terkejut dan bertanya kenapa petugas tidak menolak ketika dia mendaftarkan berkas untuk pertamakali dan malah menyuruh segera membayar, agar bisa segera di proses.

“Ini jelas tindakan penipuan terhadap masyarakat. Kenapa sewaktu mendaftarkan berkas saya tidak diberitahu kalau rumah yang ada ditepi sungai tidak bisa dibikinkan serftipikat dan malah disuruh segera membayar. Ini penipuan,”ujarnya berkali-kali.

Sedangkan untuk lokasi tanah yang kedua berada didesa Telaga Baru, kecamatan MB Ketapang. Dilokasi ini petugas ukur yang datang memeriksa ada empat orang. Setengah jam kemudian pengukuran tanah ukuran Panjang 22 X lebar 13 meter itupun selesai. Untuk menyervis petugas ukur Riduansyah pun mengasihkan uang rokok Rp300 ribu. “Dan petugaspun pulang”, ujarnya.

Mungkin karena menyervis uang ukur hanya Rp300 ribu, akhirnya berkas yang diurus oleh Riduansyah mulai bulan Maret 2019 itupun diperlambat. Karena merasa diperlambat akhirnya pada bulan Desember 2019 Riduansyah mengirim surat pertanyaan untuk kepala Kantor ATR/BPN Kotim. Namun walaupun sudah dikirimi surat pertanyaan kenapa proses sertipikatnya diperlambat sampai dua kali, kepala kantor ATR/BPN Kotim tersebut tidak pernah membalas surat pertanyaan yng dikirim oleh Riduansyah.

Setelah bolak-balik mengurus ke kantor ATR/BPN Kotim, akhirnya Pada bulan Februari 2020 kembali Riduansyah mendapat surat perintah setor agar proses pembikinan Sertipikat tanah atas nama adiknya Wahidinur yang berlokasi didesa Telaga Baru tersebut segera diproses. Namun walaupun sudah dibayar pada hari itu juga, tetapi proses pembuatan sertipikat tersebut kembali terhenti dengan alasan musim covid 19.

Pada Tahun 2020 Riduansyah beberapa kali bolak-balik mempertanyakan proses pembuatan sertipikat yang diurusnya itu. Akhirnya pada Tanggal 18 Agustus 2020 kembali Riduansyah mendapat surat perintah setor untuk pekerjaan pelayanan pemeriksaan tanah sebesar Rp361ribu, dan Riduansyah pun segera membayarnya pada loket yang tersedia. Hebatnya dikertas surat perintah setor tersebut diberi stempel yang bertuliskan biaya yang sudah dibayar belum termasuk biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi. Pasal 21 Ayat1 & 2 PP 128 Tahun 2015. “Apakah ini tidak termasuk pungli”, tanya Riduansyah lagi.

Namun walaupun sudah dibayar kontan, proses pembuatan sertipikat yang diurus oleh Riduansyah itupun tidak dilanjutkan. Karena sampai bulan Desember 2020 staf kantor ATR/BPN Kotim tidak ada melaksanakan tugasnya, akhirnya Riduansyah kembali menulis surat untuk kepala kantor ATR/BPN Kotim yang baru. Namun walaupun surat pertanyaan tersebut sudah disampikan kepada petugas yang jaga dengan tanda terima resmi, sampai kini proses pembuatan sertipikat tersebut masih terkatung-katung.

Proses pembuatan sertipikat atas nama Wahidinur adiknya Riduansyah yang hampir dua tahun tersebut belum selesai, begitu dikonfirmasi kepada kepala kantor ATR/BPN Kotim, petugas jaga mengatakan bahwa pimpinannya lagi dinas luar.

Pada hari Selasa (22/12) Novan staf kantor ATR/BPN Kotim menelepon Riduansyah dan mengabarkan bahwa pada Rabu (23/12) mereka akan menchek lokasi tanah untuk croschek terakhir dan itu dikenakan biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi. Namun pas hari Rabu (23/12) pukul 11.20 Novan kembali menelpon dan mengatakan bahwa pengecekan terakhir ditunda karena pimpinannya mau keluar kota. “Pimpinan mau keluar kota dan pengecekan ditunda,”ujar Novan seolah-olah tidak berdosa. Inilah potret buruk kinerja kantor ATR/BPN Kotim, mudah buat janji dan mudah mengingkarinya. “Mungkin juga karena duit luarannya sedikit, jadi ditunda lagi,” Ujar Riduansyah. (Riduan).