AdvokatNews|Banten – Terkait Dugaan Korupsi pada Pengadaan Lahan RSUD Cilograng seluas 3.505 Ha di Desa Cijengkol, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak – Banten, diduga dilakukan oknum Kepala Desa (Kades). Minggu (12/1/2020).

Pengadaan Lahan RSUD Cilograng Tahun Anggaran 2019 yang menelan biaya sebesar Rp. 5 Miliar tersebut saat ini dikeluhkan warga. Lantaran Ketidak transfaransi yang diduga dilakukan Pememerintahan Desa tersebut seakan-akan menjadi jalan untuk melakukan berbagai dugaan modus para oknum dalam membodohi dan  mengelabui warganya, sehingga mereka para oknum dapat mengeruk keuntungan untuk memperkaya diri dan kelompoknya yang diduga mencapai nilai ratusan juta rupiah bahkan miliaran rupiah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh media, dalam menjalankan aksinya para oknum pemerintahan desa diduga telah membuatkan kesepakatan harga tanah dengan pihak masyarakat tanpa membeberkan besaran harga pembebasan yang sebenarnya, bahkan diduga sampai ada yang membuat jual-beli tanpa sepengetahuan pemilik lahan dengan dasar yang tidak jelas sehingga pemilik lahan hanya menerima uang dari pihak mediator yang diduga selaku kepercayaan oknum Kades.

Sedangkan harga lahan yang diduga dibayarkan ke pemilik lahan pemilik lahan disinyalir harga kisaran atara Rp.70.000 sampai dengan Rp. 100.000 permeter, yang diduga dengan alasan kesepakatan para oknum dan bahkan sampai dugaan pungutan liar (Pungli) dan dugaan maladministrasi pun dilakukan oleh para oknum.

Sebut saja Marhedi (30) warga masyarakat Pemilik lahan yang diduga menjadi korban kerakusan oknum Kepala Desa Cijengkol. Ia (Marhedi/red) yang seharusnya menikmati uang hasil pembebasan lahan miliknya itu dengan utuh yakni senilai 655jt rupiah, namun sungguh ironis, melainkan Marhedi hanya mendapati uang sekitar 266jt dan sisanya sekitar 389jt diduga kuat raib dirauk oleh oknum Kades.
Menurut Marhedi, proses pembebasan lahan tersebut tidak ada transfaransi dari pihak Pemerintah Desa terkait harga lahan yang sebenarnya, padahal sambungnya, seharusnya sebelum ke BPN pihak warga harus sudah mengetahui jelas dengan harga sebenarnya sesuai hasil survai lembaga independen.

“Sebelumnya saya mengajukan harga 200rb permeter diluar harga tegakan/tanaman, namun katanya harganya tidak masuk, padahal pas kenyataannya ketika sudah di BPN ternyata harga 200rb itu masuk. Disitu saja sudah jelas ketahuan tidak transfaransinya”. Bahkan-red, saat itu pun pihak BPN mengatakan tidak boleh ada pungutan liar (Pungli). Tandasnya.

Marhedi pun menegaskan dirinya akan membeberkan data dan fakta yang dimilikinya terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh M. Aminudin (Kades) yang telah merugikan dirinya. “saya akan membeberkan di pengadilan nanti”. Jelasnya.

Selain itu, Adanya dugaan tekanan (Intimidasi) yang diduga dilakukan M. Aminudin (Kades) terhadap para pemilik lahan, sehingga membuat warga merasa takut untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya, bahkan hal itu pun diduga dilakukan pula pada saat adanya pemeriksaan dari pihak inspektorat. “Kalau tahu seperti ini dari kemarin saya beberkan ke pihak inspektorat”. Ungkap Marhedi.

Warga meminta pihak penegak hukum harus segera memeriksa oknum Kades Cijengkol, agar segera mempertanggunjabawakan atas perbuatannya dan mengembalikan uang warga yang diduga dikorupsi oleh oknum Kades.

Sementara Camat Kecamatan Cilograng Khaerudin, saat dimintai tanggapannya melalui WhatsaAp, belum memberikan tanggapannya sampai berita ini diterbitkan. (Na/red).