Advokatnews|Madina, Sejumlah Aktivis mengapresiasi kepada Asmaruddin Nst salah satu fraksi Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Madina dalam mengkritisi bupati terkait pandangan akhir sejumlah Anggota Dewan dalam rapat paripurna pertanggung jawaban APBD tahun 2019, Rabu,(02/09/2020).

Asmaruddin,Nst Anggota Fraksi Dalam kritikannya di dalam rapat Paripurna pertanggung jawaban APBD tahun 2019 di ruang sidang merupakan sudah menjadi kewajiban mereka dan chek and balance. Kita rindu dewan yg bisa melakukan pengawasan kepada pemerintah bukan dewan yang hanya diam dan sebagai tukang stempel pemerintah, apalagi yang disampaikan para anggota dewan adalah fakta dan harus disampaikan ke publik,”ucapnya.

Seperti Indeks pembangunan manusia (LPM ) Mandailing Natal peringkat nomor lima (5) terendah dari Tiga Puluh Tiga (33) Kabupaten kota di Sumatera utara (Sumut) sesuai dengan data BPS.

Kemudian seperti pembangunan Asrama Haji yang diresmikan presiden joko widodo sampai sekarang belum juga ada perkembangannnya, selanjutnya…
Mandailing Natal sebagai kawasan ekonomi khusus yang sejak dahulu kala sering digaungkan Bupati sepertinya sudah mulai tenggelam.”paparnya.

Kemudian pembangunan rumah sakit umum yang masih terbengkalai bahkan tidak jelas lanjutan pembangunannya bersumber dari pemerintah pusat,
seharusnya pemerintah daerah Madina harus menjawab dan menyampaikan kepada Elemen masyarakat apa yang menjadi pokok permasalahan dan apa yang menjadi kendala yang dihadapi pada saat ini sehingga masyarakat dapat memahami.”tutupnya.(St. As)